Temuan Kemenkumham NTB ada Kendala SDM Terapkan Aplikasi JDIH di KLU

LOMBOK UTARA, iNewsLombok.id - Kanwil Kemenkumham NTB menemukan sejumlah kendala seperti SDM dalam penerapan aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD  Kabupaten Lombok Utara, Senin (1/7/2024).

Tim dari Kanwil Kemenkumham NTB dipimpin Kepala Sub Bidang Bantuan Hukum, Penyuluhan Hukum dan JDIH, Bambang Mustiko diterima Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Atmaja Gumbara.

Baca Juga

Temuan Kemenkumham NTB: Laman JDIH Pemkab dan DPRD Lombok Timur Tak Berfungsi sejak 2022

Atmaja menyampaikan, bahwa aplikasi JDIH sudah aman tidak terdapat masalah.

"Hanya kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum,"ungkapnya.

Dalam pembinaan anggota JDIH di Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Utara diperoleh informasi bahwa aplikasi JDIH masih dalam proses pindah hosting dengan Diskominfo setempat.

Baca Juga

Kemenkumham NTB: Kapasitas di LPKA Lombok Tengah Banyak Anak Berhadapan Hukum Berasal dari Sumbawa

Selain itu, ada keinginan untuk mengubah tampilan JDIH DPRD Kabupaten Lombok Utara sehingga mampu memunculkan beberapa item terkait unsur-unsur yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Utara. 

Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan menegaskan, JDIH sangat penting karena dapat meningkatkan efektivitas penyebarluasan produk hukum kepada masyarakat.

"Khususnya produk hukum daerah seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup), dan Surat Keputusan Kepala Daerah,"terangnya.

Baca Juga

Data Juli Kemenkumham: 2025 Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Tetap, Sementara dan Kunjungan di KSB

Dilain tempat Menkumham Yasonna H. Laoly menyebut, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH harus terus ditingkatkan dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi dengan terus berinovasi dalam pengembangannya.

Editor : Purnawarman