JAKARTA, iNewsLombok.id - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap sebagian lokasi lima izin usaha pertambangan (IUP) yang disebut Presiden Prabowo Subianto memiliki cadangan bernilai sekitar Rp5.400 triliun.
Bahlil mengatakan, sejumlah IUP tersebut berada di Nusa Tenggara Barat (NTB), Papua, dan beberapa wilayah lainnya. Pemerintah kini menyiapkan evaluasi terhadap lima konsesi yang menjadi perhatian Presiden.
“Itu ada di NTB. Kemudian ada juga di Papua. Ada beberapa daerah lagi, saya lupa. Tapi ada lima yang diminta untuk dievaluasi, ya,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Menurut Bahlil, komoditas utama yang terdapat dalam lima konsesi tersebut antara lain emas dan tembaga.
“Itu ada komoditas emas dan tembaga,” kata Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
Meski demikian, Bahlil belum membeberkan nama perusahaan pemegang IUP, lokasi masing-masing konsesi, besaran cadangan tiap wilayah, maupun bentuk tindak lanjut setelah evaluasi dilakukan.
Prabowo Ungkap Cadangan Rp5.400 Triliun
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap adanya lima konsesi atau IUP dari ratusan izin pertambangan di Indonesia yang memiliki cadangan proven dengan nilai mencapai US$300 miliar atau sekitar Rp5.400 triliun.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
“Baru saja saya menerima laporan bahwa ada 5 konsesi 5 IUP dari sekian ratus IUP, 5 IUP memiliki cadangan proven yang sudah didasarkan atas studi cadangan nilainya itu adalah Rp5.400 triliun, USD300 miliar 5 konsesi,” kata Presiden dalam acara tersebut.
Dalam transkrip resmi Presiden, cadangan tersebut disebut telah didasarkan pada studi dengan standar JORC atau Joint Ore Reserves Committee. Namun, Presiden mengingatkan nilai tersebut merupakan potensi kekayaan yang masih berada di bawah tanah, sehingga belum dapat dipandang sebagai penerimaan negara yang sudah terealisasi.
Dengan demikian, angka Rp5.400 triliun merupakan estimasi nilai cadangan dari lima konsesi, bukan nilai uang tunai yang saat ini berada di kas negara.
Pemerintah Evaluasi Lima IUP
Bahlil menyatakan evaluasi terhadap lima IUP tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden.
Evaluasi akan menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan konsesi pertambangan yang telah diberikan benar-benar memiliki dasar pengelolaan dan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Hingga Jumat (23/10/2026), pemerintah belum mengungkap secara lengkap identitas lima perusahaan pemegang IUP tersebut. Bahlil juga belum merinci berapa besar cadangan emas dan tembaga pada masing-masing konsesi.
Kondisi itu membuat informasi mengenai lokasi tambang di NTB masih bersifat umum. Pemerintah baru menyebut NTB sebagai salah satu wilayah yang masuk dalam daftar lima konsesi yang akan dievaluasi.
Prabowo Soroti IUP yang Mangkrak
Selain mengungkap potensi cadangan jumbo, Prabowo juga menyoroti banyaknya konsesi pertambangan yang telah diberikan selama puluhan tahun tetapi tidak kunjung dikerjakan.
Menurut Presiden, pemerintah perlu lebih selektif dalam memberikan IUP agar konsesi tidak hanya menjadi objek spekulasi.
“Masalahnya banyak konsesi kita berikan, puluhan tahun tidak dikerjakan, inilah yang sedang kita tertibkan. Mungkin dulu para pengusaha tertentu berspekulasi. Minta saja konsensi. Dia bukan ahli tambang, dia tidak ngerti operasi tambang, tapi dia minta aja,” kata Prabowo.
Presiden meminta pemerintah pusat hingga pemerintah daerah memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia juga menekankan bahwa pemberian konsesi harus mempertimbangkan kemampuan pihak yang menerima izin untuk benar-benar mengembangkan kegiatan pertambangan.
Dalam keterangan pemerintah yang diberitakan setelah pernyataan tersebut, Prabowo juga disebut meminta penertiban terhadap IUP yang tidak menunjukkan aktivitas nyata dalam periode tertentu.
NTB Masuk Sorotan
Masuknya NTB dalam daftar wilayah yang memiliki salah satu dari lima IUP bernilai cadangan jumbo tersebut menjadi perhatian karena pemerintah belum mengungkap lokasi dan pemegang konsesinya.
Informasi yang telah disampaikan Bahlil baru sebatas bahwa salah satu atau beberapa dari lima konsesi tersebut berada di NTB dan memiliki komoditas emas serta tembaga.
Karena identitas IUP dan perusahaan belum diumumkan, belum dapat dipastikan konsesi mana di NTB yang dimaksud maupun seberapa besar cadangannya.
Pemerintah masih harus melakukan evaluasi sebelum menentukan langkah selanjutnya terhadap masing-masing IUP.
Jika hasil evaluasi menunjukkan konsesi memenuhi ketentuan dan memiliki kemampuan untuk dikembangkan, potensi tersebut dapat menjadi bagian dari agenda hilirisasi mineral. Sebaliknya, apabila ditemukan persoalan dalam pemanfaatan izin, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil langkah sesuai regulasi yang berlaku.
Untuk saat ini, angka Rp5.400 triliun masih harus dibaca sebagai nilai estimasi cadangan lima konsesi berdasarkan studi cadangan, bukan sebagai nilai produksi atau pendapatan negara yang telah terealisasi.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
