Perbedaan data tersebut, menurut Aminurlan, harus segera dijelaskan agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Ia mengingatkan bahwa informasi yang disampaikan pemerintah harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Jangan sampai kita membohongi masyarakat, informasi tidak valid," ungkapnya.
Legislator itu juga mempertanyakan efektivitas koordinasi tim Pemerintah Provinsi NTB dalam menyelesaikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
"Kita mempertanyakan bagaimana teamwork-nya gubernur, saya sangat kecewa kita dibohongi," katanya.
Sebagai tindak lanjut, Banggar DPRD NTB berencana menjadwalkan rapat lanjutan dengan menghadirkan secara khusus jajaran Inspektorat untuk memberikan penjelasan mengenai perkembangan penyelesaian temuan BPK serta memastikan kesesuaian data yang disampaikan kepada DPRD maupun kepada publik.
"Hari Senin atau Selasa depan kita panggil lagi Inspektorat," tegasnya.
Berdasarkan ketentuan pemeriksaan keuangan negara, setiap rekomendasi BPK wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima.
Inspektorat daerah memiliki fungsi melakukan pemantauan, koordinasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tindak lanjut tersebut sebelum dilaporkan kembali kepada BPK. Karena itu, konsistensi data antara laporan kepada DPRD dan informasi yang disampaikan kepada masyarakat menjadi aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
