"NTB ini juara satu stunting, angka pernikahan dini masih tinggi, dan banyak masalah lainnya. Kebijakan ini bukan solusi, justru makin memperburuk keadaan," tegasnya.
Aliansi tersebut juga menuntut peningkatan anggaran bagi isu perempuan dan anak, bukan justru meleburkan instansi yang menangani masalah tersebut.
"Kami marah dengan kebijakan ini. Seharusnya anggaran untuk perempuan dan anak ditambah, bukan dihapus. Kami menagih janji kampanye Gubernur Iqbal dan Wakil Gubernur Dinda yang katanya akan menjadikan isu perempuan dan anak sebagai prioritas," tambahnya.
Hearing ini diterima langsung oleh Anggota Komisi V DPRD NTB, Didi Sumardi. Ia berjanji akan memperjuangkan aspirasi yang disampaikan oleh Aliansi Pemerhati Perempuan dan Anak NTB.
"Yakin dan percayalah, apa yang menjadi keinginan ibu-ibu akan kami perjuangkan. Ini juga menjadi keputusan Komisi V, karena memang ini adalah ranah kami," tegas Didi Sumardi.
Dengan adanya hearing ini, diharapkan DPRD NTB dapat mengawal kebijakan tersebut agar tidak merugikan perempuan dan anak di NTB
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
