LOMBOK, iNewsLombok.id – Aliansi Pemerhati Perempuan dan Anak NTB melakukan hearing ke DPRD NTB untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal yang meleburkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) ke dalam Dinas Sosial (Dinsos).
Mereka juga menuntut janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, yang sebelumnya berkomitmen menjadikan isu perempuan dan anak sebagai prioritas utama.
"Kami tidak dibayar oleh siapapun. Kami murni pekerja kemanusiaan. Pak Gubernur, di Tim Percepatan ada perempuan atau tidak? NTB menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang meleburkan Dinas P3AP2KB, ini sangat miris," ujar Yanti, perwakilan dari Aliansi Pemerhati Perempuan dan Anak NTB, saat hearing di DPRD NTB, Rabu (9/4/2025).
Menurutnya, peleburan ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak.
Ia menyoroti berbagai persoalan yang masih tinggi di NTB, seperti angka stunting, pernikahan dini, serta berbagai isu lainnya yang memerlukan perhatian lebih besar.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
