"Tidak ada outo pilot, atau pihak yang mengatasnamakan saya di luar struktur. Saya juga pastikan tidak ada jual beli jabatan di NTB. Semua diatur melalui mekanisme internal yang transparan," tambahnya.
Kebijakan ini dianggap sebagai upaya Gubernur Iqbal untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap birokrasi NTB, terutama setelah maraknya isu calo jabatan pasca-Pilkada.
Ia juga menekankan bahwa pengisian posisi strategis di 13 OPD yang masih kosong akan diproses melalui mutasi internal dan seleksi kompetitif berbasis kinerja.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait