Kasus ini bermula pada tahun 2012, saat Pemprov NTB menjalin kerja sama dengan PT Lombok Plaza dalam skema Bangun Guna Serah (BGS) untuk proyek NCC senilai Rp 360 miliar. Namun, hingga kini proyek tersebut tidak terealisasi, bahkan Pemprov NTB tidak menerima kompensasi dari pihak swasta.
Lebih parahnya, jaminan garansi bank senilai Rp 24 miliar yang seharusnya dapat dieksekusi Pemprov NTB jika proyek mangkrak, ternyata diduga bodong. Akibatnya, hingga saat ini lahan yang seharusnya menjadi lokasi pembangunan NCC masih kosong tanpa progres apa pun.
Kejati NTB terus mendalami kasus ini dan berencana memanggil lebih banyak saksi untuk mengungkap dugaan korupsi yang menyebabkan kerugian negara.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
