Tito menyampaikan hal ini juga menjadi pesan yang ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto agar proses pelantikan kepala daerah bisa langsung diproses, dan dilakukan secara serentak.
"Beliau berprinsip kalau jaraknya nggak jauh, untuk efisiensi sebaiknya disatukan saja yang non-sengketa dan dismissal, untuk efisiensi," ujarnya.
Sebelumnnya Wakil Ketua DPRD NTB, H. Muzihir, memastikan bahwa pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) NTB 2025 tidak bisa dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih, Lalu Muhammad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri dilantik, karena telah diketok oleh Anggota DPRD NTB sebelumnya dan menyisakan setengah triliun.
"Pelantikan masih dijadwalkan sesuai keppres pada 7 Februari. Maret kecil kemungkinan,perkiraan saya paling lambat April, kecuali ada regulasi baru dari Kemendagri membatalkan kepres atau menunda. Saat ini belum ada edaran resmi," ujar Muzihir pada Senin (21/1).
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
