"Bawaslu dan KPU sebagai leading sektor yang diamanatkan konstitusi sebagai wasit di pilkada harus tegas menindak setiap bentuk pelanggaran pemilu yang dilakukan,"tegasnya.
Tindak tegas ASN yang ikut terlibat politik praktis, cegah kampanye hitam, awasi politisasi agama, dan beri sanksi terhadap paslon serta tim yang terlibat politik uang.
"Saya lihat dalam deklarasi dan acara jalan sehat salah satu paslon secara kasat mata banyak dihadiri ASN import. Tentu ini tidak bisa ditolerir bawaslu harus ambil sikap dan tindakan tegas terhadap mereka,"ungkapnya.
Pilkada yang berkualitas selain di topang oleh regulasi yang jelas dan penyelenggara yang berintegritas juga harus melibatkan pengawasan partisipatif dari publik.
Oleh karenanya setiap ada temuan pelanggaran publik harus berani melaporkan kepada bawaslu.
"Sejauh ini KPU dan Bawaslu sudah menjalankan tugas yang konstitusional dengan baik namun tetap waspada terhadap potensi konflik dan kekerasan yang dapat timbul di setiap tahapan pilkada,"terangnnya.
Alfi menyebut Edukasi kepada paslon dan distribusi informasi tentang pilkada damai harus terus dilakukan di berbagai platform media sosial.
"Intinya KPU dan Bawaslu kerja dengan prinsip jemput bola jangan tunggu laporan di atas meja,"terangnya.
Alfi mengajak agar Pilkada harus tetap dijaga momentumnya sebagai wahana sirkulasi elite kepemimpinan yang lebih baik dengan tetap setia memegang teguh etika demokrasi dengan membangun iklim kompetisi politik yang lebih kondusif, aman dan tentram.
Manifestasi kedaulatan rakyat dalam politik lokal pilkada NTB tidak boleh diciderai oleh praktek pragmatisme politik semata. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pilkada menjadi parameter demokrasi lokal di NTB sukses dilaksanakan.
"Aparat TNI dan Polri selain menjaga netralitas wajib menghadirkan suasana kondusif daerah agar pilkada benar benar menghasilkan pemimpin yang visioner, kredible dan kuat legitimasinya," tutupnya.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
