KOTA BIMA, iNewsLombok.id - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menyoroti masih lemahnya pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terhadap kasus korupsi besar saat melakukan konsolidasi untuk para kader dan simpatisan Partai Gelora di Kota Bima dan Kabupaten Bima, di Villa Kosambo Kelurahan Mande Kota Bima, Kamis (21/9/2023).
Mantan Wakil Ketua DPR RI ini menegaskan lumpuhnya fungsi pengawasan dari DPR RI, dengan minimnya anggota DPR yang bersuara untuk berbagai kasus korupsi yang sempat heboh, misal korupsi BTS senilai 17 Triliun atau transaksi mencurigakan yang dipantau PPATK senilai 349 Triliun.
“Anehnya, tidak kita jumpai anggota DPR yang mengajukan hak angket terhadap perkara besar ini. Mereka lumpuh. Partai Gelora ingin mengembalikan wibawa DPR sebagai lembaga pengawasan yang menjaga dana publik agar tidak dikorupsi oleh maling-maling uang rakyat,”dalam keterangan tertulisnya.
Fahri juga menggarisbawahi pentingnya politik sebagai alat untuk mencapai kebaikan, sambil menyoroti dampak negatif yang mungkin muncul jika kekuasaan jatuh ke tangan yang salah.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
