"Pj.Bupati Kabupaten Lombok Timur perlu pertimbangan atau analisis sosiologis,"ungkapnya.
Namun tentu karena Pj.Bupati dan Walikota ini adalah orang yang akan mengantar transisi pemerintahan daerah di masa tahun politik sampai dilantiknya Bupati dan Walikota defenitif, maka selain dimensi administrasi kepegawaian, perlu juga mempertimbangkan dimensi-dimensi sosiologis.
"Pemerintah Provinsi perlu membuat analisa kehendak masyarakat Lombok Timur dalam mengisi Pj.Bupati Kabupaten Lombok Timur,"terangnya.
Apalagi Pemilu 2024 ini merupakan Pemilu yang super-kompleks dimana patologi Pemilu seperti politik uang, politisasi ASN, konflik horizontal, dan lain-lain berpotensi terjadi.
" Agar stabilitas politik selama masa Pemilu dan Pilkada dapat terjaga dengan baik,"ungkapnya
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
