Pertumbuhan Ekonomi NTB 7,41 Persen Jangan Euforia, Tata Kelola dan Kualitas Belanja Daerah Jadi PR

LOMBOK, iNewsLombok.id - Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 7,41 persen pada Triwulan II 2026 yang menempatkan NTB sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Indonesia patut diapresiasi. Namun, capaian tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi Pemerintah Provinsi NTB untuk berpuas diri.

Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara (PKAEN) menilai bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi belum tentu mencerminkan yang berkualitas apabila masih ditopang secara dominan oleh sektor pertambangan dan belum diikuti dengan perbaikan tata kelola pemerintahan, efektivitas belanja daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik PKAEN, Edo Segara Gustanto, mengatakan bahwa pemerintah harus mampu membedakan antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan pembangunan ekonomi yang berkualitas.

"Pertumbuhan 7,41 persen memang menjadi kabar baik. Namun masyarakat tidak hidup dari angka statistik. Yang mereka rasakan adalah apakah lapangan kerja bertambah, pendapatan meningkat, kemiskinan menurun, pelayanan publik membaik, dan infrastruktur dibangun dengan perencanaan yang matang. Di situlah ukuran keberhasilan pemerintah sesungguhnya," tegas Edo.

Menurutnya, fakta bahwa sektor pertambangan masih menjadi motor utama pertumbuhan menunjukkan struktur ekonomi NTB belum cukup kuat. Ketergantungan terhadap komoditas tambang membuat pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh dinamika ekspor dan harga komoditas global.

"Triwulan I ekonomi NTB tumbuh 13,64 persen, lalu turun menjadi 7,41 persen pada Triwulan II ketika aktivitas ekspor tambang mulai melambat. Ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi NTB masih sangat bergantung pada satu sektor. Kondisi seperti ini tidak sehat apabila tidak segera diimbangi dengan penguatan sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif," ujarnya.

Edo juga mengingatkan bahwa keberhasilan ekonomi harus dibaca bersamaan dengan kualitas tata kelola pemerintahan. Tingginya pertumbuhan ekonomi akan kehilangan makna apabila masih diiringi lemahnya perencanaan pembangunan, rendahnya kualitas belanja daerah, munculnya SILPA dalam jumlah besar, proyek-proyek infrastruktur yang tidak optimal, serta utang daerah yang terus menjadi beban fiskal.

"Pemerintah tidak boleh menjadikan angka pertumbuhan sebagai alat pencitraan untuk menutupi berbagai persoalan tata kelola. Justru ketika ekonomi sedang tumbuh, seharusnya kualitas pengelolaan APBD semakin baik. Setiap rupiah anggaran harus mampu menghasilkan pelayanan publik yang lebih berkualitas dan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat," kata Edo.

Lebih lanjut, Edo menilai bahwa pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang memperkuat ekonomi rakyat. Pemerintah daerah perlu mempercepat hilirisasi industri, memperkuat investasi produktif, mendukung UMKM, meningkatkan produktivitas pertanian, dan memperluas kesempatan kerja agar manfaat pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi pada sektor ekstraktif.

Edo mendorong Pemerintah Provinsi NTB untuk tidak berhenti pada kebanggaan sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua nasional. Tantangan yang lebih besar adalah memastikan bahwa pertumbuhan tersebut berkualitas, inklusif, berkelanjutan, serta mampu menurunkan kemiskinan dan ketimpangan.

"Keberhasilan pemerintah tidak diukur dari seberapa tinggi angka pertumbuhan ekonomi, tetapi dari seberapa besar manfaat pertumbuhan itu dirasakan oleh masyarakat. Jika pertumbuhan tinggi tetapi tata kelola masih lemah, kualitas belanja belum optimal, dan kesejahteraan belum meningkat secara merata, maka masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan," terang Edo Segara Gustanto.

Editor : Purnawarman