Musorprov KONI NTB 2026: Mori Hanafi Disebut Lebih Memenuhi Syarat, Bagaimana dengan Gubernur Iqbal?

LOMBOK, iNewsLombok.id – Penjaringan calon Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) 2026 mulai menjadi perhatian. Sejumlah persyaratan dalam AD/ART KONI menjadi acuan bagi figur yang ingin maju memperebutkan posisi tersebut.

Salah satu syarat utama adalah dukungan dari organisasi olahraga anggota KONI NTB.

Calon ketua harus mengantongi sedikitnya tiga dukungan dari KONI kabupaten/kota serta minimal 19 dukungan dari pengurus provinsi cabang olahraga (cabor) prestasi atau organisasi olahraga fungsional yang merupakan anggota KONI NTB.

Organisasi yang memberikan dukungan tersebut harus telah dikukuhkan dan dilantik serta masa kepengurusannya masih aktif.

Selain persyaratan dukungan, calon juga diwajibkan hadir dalam Musorprov KONI Provinsi NTB 2026 sesuai agenda yang ditetapkan panitia. Calon harus bersedia mempresentasikan atau memaparkan visi dan misi di hadapan peserta Musorprov.

Persyaratan lainnya berkaitan dengan pengalaman dan rekam jejak calon. Bakal calon Ketua KONI NTB diwajibkan memiliki pengalaman sebagai Ketua Umum organisasi olahraga prestasi atau pernah menjabat sebagai Ketua Umum KONI. Pengalaman tersebut harus dibuktikan dengan surat keputusan (SK).

Calon juga tidak diperbolehkan sedang menduduki jabatan sebagai pengurus komite olahraga dalam lingkup organisasi olahraga lainnya.

Selain itu, calon tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan kepengurusan organisasi olahraga prestasi yang dipimpinnya.

Syarat integritas juga menjadi perhatian.

Calon Ketua KONI NTB tidak boleh pernah dijatuhi hukuman karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Ketatnya persyaratan tersebut membuat sejumlah nama yang mulai didorong untuk memimpin KONI NTB perlu melihat kembali kesesuaiannya dengan ketentuan organisasi.

Salah satu nama yang disebut-sebut mendapat dorongan adalah Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Namun, dari sisi persyaratan pengalaman organisasi olahraga, muncul persoalan karena Iqbal bukan merupakan ketua umum cabang olahraga.

Di sisi lain, nama Ketua Umum KONI NTB saat ini, Mori Hanafi, dinilai lebih memenuhi salah satu persyaratan utama karena memiliki pengalaman sebagai pimpinan KONI.

Mori Hanafi saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum KONI NTB. Pada Juni 2026, ia menyebut kepengurusan KONI NTB menghadapi tanggung jawab besar dalam menyiapkan atlet menuju PON 2028.

Salah satu tantangan yang disorot adalah kebutuhan pembiayaan untuk mendatangkan atlet potensial dari luar daerah yang diperkirakan mencapai sedikitnya Rp5 miliar.

KONI NTB juga tengah menjadikan Porprov NTB 2026 sebagai salah satu tahapan penting untuk memetakan kekuatan atlet daerah menuju PON 2028. Porprov NTB 2026 resmi dibuka pada 16 Juli 2026 dan dirancang dengan sejumlah standar penyelenggaraan yang mendekati PON.

PON 2028 sendiri akan menjadi momentum penting bagi NTB karena NTB bersama Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi tuan rumah bersama, dengan DKI Jakarta juga masuk dalam penyelenggaraan PON tersebut.

Dengan demikian, Musorprov KONI NTB 2026 bukan hanya menentukan figur yang akan memimpin organisasi olahraga provinsi, tetapi juga akan menentukan arah pembinaan prestasi NTB menjelang PON 2028.

Namun, penentuan siapa yang memenuhi syarat sebagai calon Ketua KONI NTB tetap harus mengacu pada AD/ART serta keputusan resmi panitia Musorprov dan mekanisme verifikasi dukungan yang berlaku.

Proses pemilihan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2026–2030 resmi memasuki tahap awal. Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) KONI NTB mulai membuka pendaftaran bakal calon yang akan bertarung pada Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI NTB 2026.

Tahapan penjaringan tersebut menjadi langkah awal dalam menentukan sosok yang akan memimpin organisasi olahraga tertinggi di NTB selama empat tahun mendatang, sekaligus mengawal pembinaan atlet menuju berbagai ajang nasional, termasuk persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.

Berdasarkan Pengumuman Tim Penjaringan dan Penyaringan Nomor 001/TPP/KONI-NTB/VIII/2026, proses pendaftaran dimulai pada awal Agustus dan berlangsung hingga 21 Agustus 2026.

Ketua TPP KONI NTB, H. Suhaimi, mengatakan seluruh bakal calon wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan panitia. Persyaratan tersebut tidak hanya menyangkut kelengkapan administrasi, tetapi juga pengalaman organisasi dan dukungan dari anggota KONI.

“Calon harus memiliki pengalaman sebagai pengurus KONI maupun pengurus cabang olahraga. Minimal pernah menjadi ketua umum pengprov cabor atau KONI, dan itu harus dibuktikan dengan SK resmi,” tegasnya, Kamis (6/8/2028).

Editor: Purnawarman