Dari Sampah hingga Tambang Rakyat, NTB Punya Potensi Besar dari Ekonomi Karbon bagi Fiskal Daerah

LOMBOK, iNewsLombok.id – Presidium Nasional Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD) Akhdiansyah mendorong pembentukan Akademi Parlemen Hijau sebagai wadah peningkatan kapasitas, penguatan jejaring, sekaligus ruang perjuangan bersama untuk mewujudkan keadilan ekologis dan fiskal daerah.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengatakan, KPHD akan memperluas advokasi terhadap isu ekonomi karbon, pengurangan emisi, hingga penerapan eco-tax sebagai peluang baru dalam memperkuat sumber pendanaan daerah.

Baca Juga

Parlemen Hijau Lahir!, Akhdiansyah Wakili Bali-Nusra sebagai Presidium Nasional Perjuangan Ekologi

"Insya Allah tahun ini akan diselenggarakan Akademi Parlemen Hijau seluruh Indonesia dalam rangka memperluas gerakan serta aksi aktivitas anggota parlemen daerah mewujudkan keadilan ekologis dan fiskal daerah," kata Akhdiansyah, Jumat (5/6/2026).

Pernyataan itu disampaikan usai Workshop Nasional Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD) bertema “Menguatkan Suara Daerah untuk Keadilan Ekologis dan Fiskal Daerah” yang berlangsung pada 3–4 Juni 2026 di Jakarta.

Forum tersebut mempertemukan para legislator daerah dari berbagai provinsi untuk membahas strategi pembangunan hijau yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan lingkungan, tetapi juga mampu menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Menurut Akhdiansyah, daerah harus mengambil peran lebih besar dalam menyambut perkembangan ekonomi karbon yang kini menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional.

"Saya sebagai salah satu Presidium Nasional KPHD, bahwa daerah perlu mengambil peran lebih aktif dalam menyambut peluang ekonomi karbon yang kini mulai menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional," ujarnya.

Editor : Purnawarman