Dari Sampah hingga Tambang Rakyat, NTB Punya Potensi Besar dari Ekonomi Karbon bagi Fiskal Daerah

LOMBOK, iNewsLombok.id – Presidium Nasional Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD) Akhdiansyah mendorong pembentukan Akademi Parlemen Hijau sebagai wadah peningkatan kapasitas, penguatan jejaring, sekaligus ruang perjuangan bersama untuk mewujudkan keadilan ekologis dan fiskal daerah.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengatakan, KPHD akan memperluas advokasi terhadap isu ekonomi karbon, pengurangan emisi, hingga penerapan eco-tax sebagai peluang baru dalam memperkuat sumber pendanaan daerah.

Baca Juga

Parlemen Hijau Lahir!, Akhdiansyah Wakili Bali-Nusra sebagai Presidium Nasional Perjuangan Ekologi

"Insya Allah tahun ini akan diselenggarakan Akademi Parlemen Hijau seluruh Indonesia dalam rangka memperluas gerakan serta aksi aktivitas anggota parlemen daerah mewujudkan keadilan ekologis dan fiskal daerah," kata Akhdiansyah, Jumat (5/6/2026).

Pernyataan itu disampaikan usai Workshop Nasional Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD) bertema “Menguatkan Suara Daerah untuk Keadilan Ekologis dan Fiskal Daerah” yang berlangsung pada 3–4 Juni 2026 di Jakarta.

Forum tersebut mempertemukan para legislator daerah dari berbagai provinsi untuk membahas strategi pembangunan hijau yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan lingkungan, tetapi juga mampu menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Menurut Akhdiansyah, daerah harus mengambil peran lebih besar dalam menyambut perkembangan ekonomi karbon yang kini menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional.

"Saya sebagai salah satu Presidium Nasional KPHD, bahwa daerah perlu mengambil peran lebih aktif dalam menyambut peluang ekonomi karbon yang kini mulai menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional," ujarnya.

Ia menjelaskan, sektor kehutanan dan tata guna lahan masih menjadi salah satu potensi utama dalam pengembangan ekonomi karbon. Namun peluang tersebut juga terbuka melalui sektor lain seperti energi bersih, transportasi rendah emisi, pengelolaan sampah dan limbah, industri ramah lingkungan, hingga pertanian berkelanjutan.

“Daerah memiliki sumber daya yang sangat besar untuk mendukung pengurangan emisi. Karena itu, pemerintah daerah dan DPRD perlu memahami mekanisme ekonomi karbon agar manfaatnya tidak hanya dirasakan di tingkat nasional, tetapi juga kembali kepada masyarakat dan daerah penghasil," tegasnya.

Akhdiansyah menilai, keberadaan Akademi Parlemen Hijau nantinya dapat menjadi ruang konsolidasi gagasan sekaligus penguatan kapasitas anggota parlemen daerah dalam memperjuangkan kebijakan berbasis lingkungan.

Menurutnya, parlemen daerah perlu memiliki kemampuan dalam merumuskan kebijakan yang mampu menghadirkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekologi.

"Akademi Parlemen Hijau akan menjadi ruang konsolidasi ide, gagasan, penguatan kapasitas, serta jejaring antaranggota parlemen daerah dalam mewujudkan local voice bagi keadilan ekologis dan fiskal," ungkapnya.

Ia juga menyinggung potensi ekonomi hijau dari berbagai sektor, termasuk aktivitas pertambangan rakyat. Menurutnya, aktivitas ekonomi tersebut tidak cukup hanya menghasilkan pendapatan daerah, tetapi juga harus menjadi momentum memperbaiki kualitas lingkungan.

"Pendapatan selain menghasilkan dana pendapatan daerah juga harus dijadikan momentum untuk menata hijau dan baiknya lingkungan di area tambang," katanya.

Selain itu, persoalan sampah, karbon, dan emisi dinilai memiliki peluang ekonomi apabila dikelola secara tepat. Program lingkungan, menurutnya, dapat menjadi bagian dari pembangunan yang memberikan dampak ekonomi sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan.

"Semua harus duduk bersama pemerintah, swasta, akademisi dan juga stakeholder lainnya untuk mulai membicarakan ekonomi hijau dalam mewujudkan keadilan ekologis dan fiskal," tuturnya.

Pengembangan ekonomi karbon sendiri terus menjadi perhatian dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah mulai didorong untuk menyiapkan regulasi, tata kelola, serta kolaborasi agar potensi ekonomi lingkungan dapat memberikan manfaat langsung bagi daerah.

Editor : Purnawarman