Kejati NTB Dalami Laporan Dugaan Gratifikasi 15 Legislator, Pemeriksaan Belum Dijadwalkan

LOMBOK, iNewsLombok.id – Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengonfirmasi telah menerima laporan masyarakat terkait dugaan penerimaan dana oleh 15 anggota DPRD NTB yang disebut berasal dari sejumlah terdakwa dalam perkara yang sedang disidangkan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Harun Al Rasyid menyatakan bahwa laporan tersebut sudah diterima oleh institusi kejaksaan.

Baca Juga

Kejati NTB Lagi Gelar Perkara Gratifikasi Usai LPSK Ogah Lindungi 15 Anggota DPRD NTB Penerima Suap

"Sudah terima laporan (15 Anggota DPRD NTB penerima gratifikasi.red) saja Kejati," ungkapnya, Jumat (13/3/2026).

Meski demikian, pihak kejaksaan belum mengambil langkah pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap para legislator yang namanya disebut dalam laporan tersebut.

“Belum (pemeriksaan saksi dewan),” katanya.

Dua Laporan Masuk ke Kejati NTB

Baca Juga

Kejati NTB BAP Kembali Tersangka Pengadaan Lahan MXGP Samota, Ini Kata Pengacara

Sejauh ini, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah menerima dua laporan masyarakat terkait dugaan aliran dana ratusan juta rupiah kepada 15 anggota DPRD NTB.

Dana tersebut disebut berasal dari tiga terdakwa yang kini tengah menjalani proses hukum, yakni:

Indra Jaya Usman

Baca Juga

Kasus Pokir DPRD NTB: Penyidikan Rampung, Tiga Tersangka Masuk Tahap Penuntutan

Hamdan Kasim

Muhammad Nashib Ikroman

Laporan pertama diterima oleh Kejati NTB pada 23 Februari 2026. Selanjutnya, laporan serupa kembali masuk melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 5 Maret 2026.

Kejati Lakukan Telaah Awal

Baca Juga

45 Anggota DPRD NTB dan Istri Tersangka Selesai Diperiksa, Kejati Fokus Telusuri Jejak Dana Siluman

Kepala Kejati NTB Wahyudi menjelaskan bahwa setiap laporan yang masuk akan melalui proses telaah awal sebelum ditingkatkan ke tahap penyelidikan.

Dalam tahap ini, kejaksaan mempelajari dokumen, bukti awal, serta kronologi yang disampaikan pelapor untuk memastikan laporan tersebut memenuhi unsur hukum.

“Jadi, untuk laporan (terhadap 15 anggota DPRD NTB) masih kami kaji,” kata Wahyudi pada Selasa, 10 Maret 2026.

Baca Juga

BREAKING NEWS Setelah Ketua Fraksi, Hari Ini 16 Anggota DPRD NTB Diperiksa Terkait Pokir Sejak Pagi

Selain itu, pihak kejaksaan juga akan mencermati perkembangan persidangan perkara yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram.

“Nanti kita lihat juga perkembangan persidangan di pengadilan (PN Mataram) seperti apa,” jelasnya.

Editor : Purnawarman