Sambirang Ragukan Target Net Zero Emission 2050 NTB, Soroti Deforestasi dan Fiskal Daerah

Baca Juga

72 Pejabat Pemprov NTB Resmi Gunakan Mobil Listrik, DPRD Soroti Efisiensi Anggaran

Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) menunjukkan kawasan hutan NTB tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa, termasuk hutan lindung dan hutan produksi. Tantangan geografis dan keterbatasan personel dinilai menjadi celah maraknya aktivitas ilegal seperti pembalakan liar.

Fiskal NTB Tertekan, Pajak Hijau Belum Optimal

Selain isu pengawasan, Sambirang juga menyoroti kondisi fiskal daerah. Tahun ini, pendapatan NTB disebut mengalami penurunan signifikan akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat hingga Rp1,2 triliun.

Kondisi tersebut, menurutnya, membuat ruang fiskal untuk membiayai transisi energi dan program lingkungan semakin terbatas.

Baca Juga

DPRD NTB Kritik Demosi 5 Kepala OPD, Sambirang: Jangan Rusak Sistem Merit

“Sejauh ini tidak ada regulasi yang memaksa pengusaha membayar pajak hijau. Padahal banyak perusahaan tambang yang merusak hutan,” tegasnya.

Ia menilai kebijakan insentif dan disinsentif lingkungan harus diperjelas, termasuk penerapan pajak karbon atau pajak hijau bagi sektor industri ekstraktif.

Dorongan Koordinasi Lintas Sektor dan Penegakan Hukum

Baca Juga

Kemendagri Evaluasi RAPBD NTB 2026: Penyusunan KUA–PPAS Tak Tepat Waktu hingga Mobil Listrik

Sementara itu, Anggota DPRD NTB lainnya, Akhdiansyah, mendorong penguatan koordinasi antarinstansi. Ia meminta DLHK NTB menambah tenaga pengawas hutan serta memperkuat sinergi dengan kementerian terkait apabila terkendala anggaran.

Ia juga mendesak Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, segera menggelar rapat koordinasi lintas sektor.

“Kami minta agar Pak Gubernur segera rapat koordinasi lintas sektor yang melibatkan aparat penegak hukum TNI/Polri,” tegas Akhdiansyah.

Menurutnya, tanpa keterlibatan aparat penegak hukum, komitmen pengurangan emisi hanya akan menjadi dokumen perencanaan tanpa implementasi nyata.

Editor: Purnawarman