KPK: Uang Ketuk Palu Masih Jadi Ancaman dalam Penyusunan APBD di Daerah

Baca Juga

KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Kredit Fiktif BPR Jepara Artha, Rp254 Miliar Diduga Dipakai Umroh

Dari sisi pendapatan, tunggakan pajak juga menjadi perhatian serius. Beberapa wajib pajak masih menunda penyelesaian kewajibannya, sehingga potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak sepenuhnya masuk ke kas daerah. Menurut Dian, ketegasan pemerintah sangat dibutuhkan agar kebocoran pendapatan tidak berulang setiap tahun.

KPK mencatat bahwa praktik pokir titipan kerap muncul menjelang pembahasan APBD, biasanya melalui proses informal antara oknum tertentu di legislatif dan SKPD pengusul anggaran.

Uang "ketuk palu" menjadi salah satu pola lama yang terus diwaspadai, di mana sejumlah pihak meminta imbalan sebelum menyetujui anggaran.

Baca Juga

KPK: 8.400 Jemaah Gagal Berangkat Haji 2024 Akibat Korupsi Kuota

Pemerintah pusat sebenarnya telah menyediakan sejumlah platform digital seperti SIPD, e-Planning, dan e-Budgeting untuk menutup celah manipulasi anggaran, namun implementasinya belum berjalan optimal di beberapa daerah.

KPK mendorong pemda untuk menguatkan sistem audit internal dan mempercepat sertifikasi aset agar tidak terus hilang atau dikuasai pihak lain secara tidak sah.

Kabupaten Sumba Timur termasuk daerah prioritas dalam program pencegahan korupsi terintegrasi karena masih menghadapi tantangan besar pada aspek tata kelola dan optimalisasi PAD.

Editor : Purnawarman