Infrastruktur NTB: Anggaran PUPR dan Perkim Turun dari Rp678 M ke Rp210 M

LOMBOK, iNewsLombok.id - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi NTB, Sudirsah Sujanto, menegaskan bahwa kajian mendalam terhadap rancangan KUA-PPAS 2026 menunjukkan adanya rasionalisasi besar-besaran dalam alokasi anggaran daerah.

Salah satu yang paling disorot ialah pemangkasan pagu Bappeda NTB dari Rp41 miliar menjadi Rp31 miliar, yang dinilai dapat berdampak signifikan terhadap perencanaan pembangunan.

Baca Juga

Proyek Bypass Lembar-Kayangan Disorot DPRD NTB, Serapan Anggaran PUPRPKP Masih Rendah

Meski memahami adanya tekanan fiskal akibat penurunan dana transfer pusat, Komisi IV berharap efisiensi tidak menurunkan kualitas capaian program pembangunan.

“Kami ingin Kepala Bappeda dapat membuktikan efektivitas penggunaan anggaran yang terbatas ini tanpa menghambat target pembangunan,” ujar Sudirsah dalam rapat pembahasan, Kamis (13/11/2025).

Selain itu, Komisi IV meminta penjelasan rinci terkait dampak pemotongan tersebut terhadap hasil tender pengadaan barang dan jasa yang menjadi tanggung jawab Biro PBJ NTB.

Tiga Agenda Strategis Gubernur NTB Disorot: Kemiskinan, Pangan, dan Pariwisata

Baca Juga

Narasi Kedekatan Gubernur Iqbal dengan Petinggi Gerindra Dipakai untuk Redam Spekulasi Pindah Partai

Dalam dokumen RPJMD 2025-2029, terdapat tiga fokus utama pembangunan daerah: penanggulangan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan penguatan sektor pariwisata. Namun, implementasi di lapangan dinilai masih belum optimal.

Editor: Purnawarman