Infrastruktur NTB: Anggaran PUPR dan Perkim Turun dari Rp678 M ke Rp210 M

“Program pengentasan kemiskinan ekstrem terlihat berjalan lambat. Target 109 desa belum tercapai secara maksimal,” tegas Sudirsah.

Komisi menilai, perlu ada koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah provinsi dan desa agar target nasional zero extreme poverty dapat tercapai pada 2026.

Baca Juga

Fraksi Gerindra: Hilang Kantor Bukan Alasan Berhenti Layani Rakyat NTB

Di sektor pertanian, kebijakan Harga Genta dari pemerintah pusat juga dikeluhkan karena dianggap merugikan petani lokal. Komisi mendorong Pemprov NTB membuat mekanisme perlindungan harga dan memperkuat hilirisasi produk pertanian agar kesejahteraan petani tetap terjaga.

Pariwisata NTB Dinilai Belum Terpadu

Komisi IV juga menyoroti lemahnya sinergi dalam pengembangan pariwisata daerah. Fokus pemerintah dinilai masih berat ke wisata pantai, padahal wisata alam dan desa menyimpan potensi besar.

“Pemprov perlu menyiapkan program yang memastikan konektivitas antar destinasi, terutama antara Lombok dan Sumbawa,” ujar salah satu anggota Komisi.

Baca Juga

Kecelakaan Berulang di Jalan Pusuk, Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB Desak Kadis PUPR Cepat Diperbaiki

Pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan wisata dan fasilitas publik diharapkan menjadi prioritas pada 2026, mengingat pariwisata merupakan tulang punggung PAD NTB.

Sorotan Tajam untuk Dinas Perhubungan dan ESDM

Komisi IV menyoroti paradoks di Dinas Perhubungan (Dishub) yang memiliki PAD tinggi namun kondisi fasilitasnya memprihatinkan.

“PAD Dishub mencapai lebih dari 83% dari target 2025, tetapi fasilitas seperti terminal dan pelabuhan masih tidak layak, terutama di Bangsal,” kata salah satu anggota Komisi IV.

Baca Juga

Selama SK Belum Terbit, Sudirsah Anggap Pergantian Ketua DPD Gerindra NTB dan Sekertaris Hanya Isu

Ironisnya, anggaran Program LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) anjlok dari Rp19,4 miliar menjadi hanya Rp140 juta pada 2026, yang dapat berdampak serius terhadap keselamatan transportasi dan kenyamanan wisatawan.

Sementara itu, Dinas ESDM NTB dikritik karena 81 persen anggarannya terserap untuk belanja pegawai tanpa dana investasi sama sekali. Kondisi ini membuat dinas tersebut tidak mampu mengelola potensi tambang dan energi daerah secara optimal.

Komisi IV juga mendesak ESDM mengatasi tambang ilegal, mempercepat penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), serta memperbaiki data keluarga penerima program listrik gratis agar tidak terjadi tumpang tindih.

Krisis Air dan Infrastruktur Jadi Tantangan Besar

Krisis sumber daya air di sejumlah wilayah NTB mendapat perhatian khusus. Komisi IV mengusulkan pembangunan Water Treatment Plant (WTP) untuk menjernihkan air sungai dan memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

Sementara itu, kondisi infrastruktur jalan dan perumahan rakyat disebut semakin tertekan akibat pemangkasan anggaran di Dinas PUPR dan Perkim, dari total Rp678 miliar (2025) menjadi Rp210,9 miliar (2026).

“Fokus kebijakan ke depan perlu diarahkan dari pembangunan baru menjadi pemeliharaan berkala, agar aset infrastruktur tetap berfungsi optimal,” tegas Sudirsah.

Transparansi dan Tata Kelola Jadi Kunci

Rapat Komisi IV juga menyinggung dana aspirasi masyarakat sebesar Rp125 miliar yang dinilai belum jelas peruntukannya. DPRD meminta Pemprov NTB melakukan pemetaan dan publikasi anggaran secara transparan agar tidak menimbulkan kesan tumpang tindih antara program pemerintah dan usulan masyarakat.

Selain itu, proyek tahun 2025 yang progresnya di bawah 50 persen juga menjadi sorotan. Komisi mendesak agar realisasi program dipercepat agar dampak ekonomi bisa dirasakan masyarakat sejak awal tahun anggaran.

Menurut data Kementerian Keuangan RI, NTB termasuk salah satu provinsi dengan ketergantungan fiskal tinggi terhadap dana transfer pusat, mencapai lebih dari 70 persen total APBD.

Dengan adanya pemangkasan dana pusat sebesar 31,2%, NTB harus menata ulang strategi pembiayaan dan meningkatkan PAD berbasis potensi lokal, seperti pariwisata, energi terbarukan, dan pertanian berorientasi ekspor.

Editor : Purnawarman