BUMD NTB Terus Rugi? Ini 5 Solusi Strategis dari Akademisi Ekonomi Nasional

LOMBOK, iNewsLombok.id - Beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Nusa Tenggara Barat (NTB) dilaporkan mengalami kerugian keuangan yang terus berulang dalam beberapa tahun terakhir, menciptakan kekhawatiran terhadap efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan daerah tersebut.

Menanggapi fenomena ini, Edo Segara Gustanto, akademisi sekaligus peneliti dari Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara, memberikan sejumlah saran konkret.

Ia menekankan bahwa BUMD seharusnya menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan alat pelayanan publik yang efisien, bukan justru menjadi beban fiskal.

"BUMD didirikan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan asli daerah dan pelayanan publik. Jika merugi terus-menerus, itu tanda ada masalah serius dalam strategi bisnis dan tata kelola yang perlu dibenahi," kata Edo, Selasa (23/7).

5 Solusi Strategis Menyelamatkan BUMD NTB: Fokus pada Inti Bisnis dan Evaluasi Kelayakan Usaha

Menurut Edo, banyak BUMD gagal karena terlalu melebar ke sektor yang tidak sesuai kompetensinya.

“BUMD jangan terlalu melebar ke sektor yang tidak sesuai kompetensinya. Jika perlu, unit usaha yang merugi dihentikan agar tidak terus menjadi beban,” tegasnya.

Restrukturisasi Keuangan dan Efisiensi Organisasi

Struktur organisasi yang gemuk dan belanja tidak efisien membuat arus kas banyak BUMD negatif.

“Restrukturisasi utang dan efisiensi belanja sangat penting agar arus kas kembali positif,” tambahnya.

Optimalkan Potensi Lokal dan Kekuatan Daerah

Keunggulan BUMD seharusnya ada pada pemahaman mendalam terhadap karakteristik pasar lokal.

Kerja Sama dengan Swasta melalui PPP (Public-Private Partnership)

Edo menyarankan skema kolaborasi dengan swasta untuk mendatangkan modal dan keahlian.

“Melalui PPP, BUMD bisa mengakses modal, teknologi, dan efisiensi manajemen dari swasta,” katanya.

Dorong Digitalisasi Layanan dan Tata Kelola

Adaptasi teknologi dinilai penting agar BUMD tak tertinggal di era digital, terutama untuk layanan pelanggan, billing system, hingga pelaporan keuangan.

Pengawasan dan Profesionalisme

Selain reformasi internal, Edo menekankan pentingnya dukungan eksternal dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, terutama dalam pengawasan dan penunjukan pimpinan BUMD.

"Pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan, memberikan insentif berbasis kinerja, serta menghindari intervensi politik dalam penunjukan direksi BUMD," ungkapnya.

Intervensi politik yang terlalu dominan dalam proses rekrutmen direksi BUMD kerap mengorbankan profesionalitas dan akuntabilitas, yang akhirnya berimbas pada buruknya kinerja perusahaan.

Kondisi Faktual Beberapa BUMD NTB

Hingga saat ini, sejumlah BUMD di NTB seperti PT Gerbang NTB Emas dan beberapa PDAM kabupaten/kota masih menghadapi tekanan finansial dan tata kelola yang belum optimal. Masalah klasik seperti piutang macet, inefisiensi pengelolaan aset, dan minimnya inovasi layanan menjadi persoalan yang terus membayangi.

BUMD Butuh Reformasi Menyeluruh

"BUMD yang sehat akan menjadi pilar penting dalam pembangunan daerah. Tapi kalau terus merugi dan dibiarkan, justru menjadi beban fiskal yang menggerogoti kepercayaan publik," pungkas Edo.

Maka, reformasi struktural dan transformasi digital bukan sekadar pilihan, tetapi kebutuhan mendesak untuk memastikan BUMD NTB tidak lagi menjadi “lubang anggaran”, melainkan pendorong utama kemandirian fiskal daerah.

Editor : Purnawarman