Wagub NTB Respons Wacana Pembentukan PPS, Dinda: Kami Hormati Perjuangan Masyarakat

LOMBOK, iNewsLombok.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merespons aspirasi masyarakat terkait pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menyatakan bahwa aspirasi tersebut merupakan perjuangan yang telah lama disuarakan oleh masyarakat Pulau Sumbawa.
"Kami tidak boleh melarang. Kami hormati ini sebagai perjuangan yang sudah lama disuarakan," ujar Dinda, sapaan akrabnya, saat ditemui di kantornya, Jumat (16/5/2025).
Dinda menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi NTB bersama Gubernur Lalu Muhamad Iqbal tidak membatasi perjuangan masyarakat Pulau Sumbawa. Namun, mereka tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
"Kami intinya bersama Pak Gubernur Lalu Muhamad Iqbal tidak membatasi perjuangan teman-teman di Pulau Sumbawa. Tapi juga tidak mengurangi semangat kami memberikan pelayanan bagi masyarakat di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa," katanya.
Terkait usulan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, Dinda menyatakan bahwa keputusan tersebut berada di tangan pemerintah pusat. Namun, Pemerintah Provinsi NTB akan menjalin komunikasi dengan anggota DPR RI dari daerah pemilihan NTB untuk melihat peluang pembentukan provinsi baru tersebut.
"Saat ini bagaimana komunikasi dengan kementerian dan DPR RI harus dibangun," imbuhnya.
Menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat di Pelabuhan Poto Tano, Sumbawa Barat, Dinda menjelaskan bahwa aksi tersebut merupakan upaya masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat.
Ia menegaskan bahwa niat masyarakat bukan untuk menutup pelabuhan, melainkan agar aspirasi mereka didengar.
"Niat mereka tidak untuk menutup pelabuhan, tetapi mereka ingin didengar apa yang menjadi aspirasi mereka. Mereka juga sadar, bandara dan pelabuhan adalah objek vital diperuntukkan untuk pelayanan masyarakat," kata Dinda.
Sementara itu, Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi, menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Ia menilai bahwa wacana tersebut sangat bagus untuk pemerataan pembangunan di NTB.
Gita juga tidak mempersoalkan kemungkinan penurunan pendapatan di Pulau Lombok akibat pemekaran tersebut.
"Tidak khawatir? Tidak. Siapa tahu Pulau Sumbawa menjadi seperti Brunei Darussalam dan Lombok jadi Singapura hidup dengan sektor jasa. Dua-duanya bisa berkembang," kata Gita.
Gita menambahkan bahwa jika Provinsi Pulau Sumbawa terbentuk, kemajuan di Sumbawa juga akan berdampak positif bagi Pulau Lombok. Ia menekankan pentingnya kerja sama dan sinergi antara kedua wilayah untuk mencapai kemajuan bersama.
"Begitu Sumbawa berkembang misalnya, kita juga bisa menikmati di Lombok. Kita tidak bertanding tapi bersanding. Kita maju bersama," tandas Gita.
Sebelumnya, puluhan mahasiswa asal Pulau Sumbawa yang tergabung dalam Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD NTB dan Kantor Gubernur NTB pada Kamis (15/5/2025). Mereka menuntut pencabutan moratorium pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) oleh pemerintah pusat.
Koordinator Lapangan KP4S, Aris Munandar, dalam orasinya menantang Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, untuk menyatakan dukungan terhadap pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
Ia menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan representasi dari suara kolektif masyarakat Pulau Sumbawa yang mendukung pembentukan provinsi baru.
"Kami menantang Gubernur NTB yang baru Lalu Muhamad Iqbal apakah berani mengeluarkan pendapatnya untuk mendukung memberikan support pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa," tegas Aris.
Editor : Purnawarman