Audit BPK APBD 2025 Tak Kunjung Diterima DPRD NTB, Banggar Soroti Transparansi Pemprov

LOMBOK, iNewsLombok.id - Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Aminurlah, mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah yang hingga kini belum menyerahkan dokumen hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas APBD NTB Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD.

Menurutnya, dokumen tersebut merupakan dasar utama bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pembahasan sekaligus pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran daerah.

Baca Juga

Gubernur Iqbal Bongkar 60 Persen ASN Eks Honorer dan Rekrut PPPK Baru, DPRD: Jangan Bebani APBD

"Bagaimana kita bisa melakukan pembahasan dan pengawasan, sementara dokumen audit BPK APBD 2025 kita belum terima sampai sekarang," tegas Muhammad Aminurlah usai menghadiri rapat paripurna penyampaian pandangan Gubernur NTB terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (26/6/2026).

Politisi DPRD NTB itu menegaskan bahwa kewajiban penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK kepada lembaga legislatif telah diatur secara jelas dalam berbagai regulasi.

Ia mengutip Pasal 31 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa laporan hasil pemeriksaan BPK harus disampaikan kepada lembaga perwakilan sesuai kewenangannya untuk ditindaklanjuti.

Baca Juga

Saksi Ahli dari UGM di Sidang Kasus Dana Siluman: Gubernur Tak Punya Kewenangan Perintah DPRD NTB

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga memberikan mandat kepada DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.

Editor : Purnawarman