Ekonom: NTB Alami Tekanan Serius, Pengangguran Naik Jadi 102 Ribu, Butuh Terobosan Ekonomi Baru

Baca Juga

Banggar DPRD NTB Bongkar Ketidaksesuaian RKPD dan KUA-PPAS, Soroti Selisih Rp50M dalam APBDP 2026

Edo menambahkan, fakta bahwa pengangguran lebih tinggi di wilayah kota (4,10%) dibanding desa (2,21%) menunjukkan tekanan ekonomi di sektor informal, terutama jasa dan perdagangan.

Langkah Strategis dan Jangka Panjang

Untuk solusi jangka pendek, Edo menyarankan penguatan program padat karya, pelatihan vokasi berbasis digital, serta dukungan terhadap wirausaha mikro. Ia menilai penting bagi pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dan memperkuat kemitraan dengan swasta guna memperluas kesempatan kerja.

“Perempuan dan pemuda harus menjadi prioritas dalam program pelatihan keterampilan digital, pertanian inovatif, dan industri kreatif,” ujarnya.

Baca Juga

NTB Kini Punya Kodam Sendiri, Mayjen Edi Saputra Jadi Pangdam XXX/Rinambora

Sementara untuk jangka panjang, Edo mendorong transformasi ekonomi melalui investasi pada pendidikan vokasi, digitalisasi UMKM, dan pengembangan sektor unggulan seperti industri halal dan agrowisata.

Ia juga menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor di level pemerintahan.

“Kebijakan tenaga kerja tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada keterpaduan antara dinas tenaga kerja, pendidikan, dan perindustrian agar responsif terhadap data yang terus berubah.”

Baca Juga

APBD Perubahan NTB 2026: Belanja Naik Lebih Cepat, Tantangan Fiskal Semakin Besar

Menurutnya, data BPS harus dimaknai sebagai panggilan aksi, bukan sekadar statistik.

“Itu adalah refleksi dari keresahan masyarakat yang menunggu solusi konkret,” tutup Edo.

Editor: Purnawarman