Ekonom: NTB Alami Tekanan Serius, Pengangguran Naik Jadi 102 Ribu, Butuh Terobosan Ekonomi Baru

LOMBOK, iNewsLombok.id — Lonjakan angka pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memantik perhatian kalangan akademisi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2025, jumlah pengangguran terbuka di NTB tercatat mencapai 102.630 orang, naik sekitar 2.480 orang dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Menanggapi hal ini, pengamat ekonomi dari Universitas Islam Indonesia (UII), Dr (c). Edo Segara Gustanto, SE., ME., menyampaikan keprihatinannya dan mendorong adanya solusi yang tidak hanya taktis, tetapi juga menyentuh akar persoalan ketenagakerjaan di NTB.

Baca Juga

Satu Jamaah Haji NTB Wafat di Arab Saudi, Total Tiga Jamaah Meninggal

“Kita sedang menghadapi tantangan struktural. Lonjakan pengangguran ini mencerminkan bahwa pertumbuhan lapangan kerja belum mampu menandingi laju pertumbuhan angkatan kerja,” kata Edo, yang juga menjabat sebagai Direktur Pusat Kajian Ekonomi Nusantara, Senin(12/5/2025).

Ia menyoroti tingginya jumlah pekerja setengah menganggur di NTB yang menyentuh angka 606 ribu lebih, sebagai bukti bahwa banyak warga bekerja dalam kondisi yang tidak stabil dan berpendapatan rendah.

“Ini bukan hanya tentang tersedianya pekerjaan, tapi soal kualitas dan keberlanjutan pekerjaan yang tersedia,” tegasnya.

Edo menambahkan, fakta bahwa pengangguran lebih tinggi di wilayah kota (4,10%) dibanding desa (2,21%) menunjukkan tekanan ekonomi di sektor informal, terutama jasa dan perdagangan.

Langkah Strategis dan Jangka Panjang

Untuk solusi jangka pendek, Edo menyarankan penguatan program padat karya, pelatihan vokasi berbasis digital, serta dukungan terhadap wirausaha mikro. Ia menilai penting bagi pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dan memperkuat kemitraan dengan swasta guna memperluas kesempatan kerja.

“Perempuan dan pemuda harus menjadi prioritas dalam program pelatihan keterampilan digital, pertanian inovatif, dan industri kreatif,” ujarnya.

Baca Juga

Kloter 7 Jemaah Haji NTB Siap Terbang Hari Ini, 62 Persen Masuk Kategori Rentan, 1 Dirujuk ke RSUP

Sementara untuk jangka panjang, Edo mendorong transformasi ekonomi melalui investasi pada pendidikan vokasi, digitalisasi UMKM, dan pengembangan sektor unggulan seperti industri halal dan agrowisata.

Ia juga menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor di level pemerintahan.

“Kebijakan tenaga kerja tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada keterpaduan antara dinas tenaga kerja, pendidikan, dan perindustrian agar responsif terhadap data yang terus berubah.”

Menurutnya, data BPS harus dimaknai sebagai panggilan aksi, bukan sekadar statistik.

“Itu adalah refleksi dari keresahan masyarakat yang menunggu solusi konkret,” tutup Edo.

Editor : Purnawarman