LOMBOK, iNewsLombok.id - Rencana Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengaudit pengelolaan dana hibah KONI NTB sebesar Rp10 miliar memicu perdebatan publik di tengah memanasnya kontestasi pemilihan Ketua Umum KONI NTB periode 2026–2030.
Sorotan serupa juga disampaikan lawyer muda Satria Madisa melalui akun Facebook pribadinya. Ia mencatat Pemerintah Provinsi NTB mengalokasikan belanja hibah sebesar Rp112,8 miliar pada 2025 dan jumlah yang sama kembali dianggarkan pada 2026.
Artinya, total belanja hibah dalam dua tahun mencapai sekitar Rp225,6 miliar.
“Jadi pengguna dana hibah bukan hanya KONI NTB saja. Karena itu jika audit tujuan tertentu hanya tertujukan pada organisasi itu terasa sekali keanehan, kejanggalan dan motif lain-lain. Terlebih ditengah situasi politik olahraga (Musprov KONI 2026) yang sedang hangat dan panas,” tulis Satria, Kamis (20/8/2026) melalui akun Media Sosial Facebooknya @Satiamadisa.
Ia menilai apabila tujuan audit benar-benar untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, maka pemeriksaan semestinya dilakukan terhadap seluruh penerima dana hibah, bukan hanya KONI.
Satria bahkan menyarankan Gubernur NTB berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pengawas eksternal guna menjaga independensi proses audit.
“Untuk hal ini, kita sarankan Gubernur NTB berkoordinasi dengan BPK sebagai lembaga pengawas eksternal dan tidak memiliki hubungan kedinasan dengan Pemprov NTB, demi menjaga independensi, objektivitas, dan profesionalisme audit,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan narasi bahwa audit tidak bermotif politik apabila objek pemeriksaan hanya tertuju pada KONI NTB.
“Mengumumkan tidak bermotif politik sementara hanya dana Hibah KONI yang diaudit itu menggelikan. Terutama jika dilihat rentan waktu antara pengaduan dan penguman sangat singkat. Ditengah memanasnya perebutan kursi panas KONI NTB,” katanya.
Inspektorat: Audit Murni Fungsi Pengawasan
Sebelumnya, Inspektur NTB Budi Herman memastikan pihaknya akan melakukan audit terhadap pengelolaan dana hibah KONI NTB senilai Rp10 miliar yang bersumber dari APBD.
Audit tersebut direncanakan mencakup seluruh tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, penggunaan dana hingga laporan pertanggungjawaban (LPJ).
"Saya belum lapor ke pimpinan, tetapi kalau pun itu memang mintanya masyarakat, saya akan siap untuk melakukan audit. Bukan rencana lagi, memang arah kita ke sana," kata Budi, Selasa (18/8/2026).
Meski demikian, Budi menegaskan proses pemeriksaan masih berada pada tahap persiapan. Tim auditor belum melakukan pemeriksaan fisik maupun dokumen karena LPJ dari KONI NTB juga belum diterima.
"Kalau kami ya murni untuk mengetahui di LPJ ada apa enggak anggaran itu, sesuai peruntukannya," tegas Budi.
Ia juga membantah anggapan bahwa audit berkaitan dengan dinamika politik maupun persaingan menjelang Musorprov KONI NTB.
"Itu kan sudut pandang teman-teman sendiri yang melihat riskan. Kalau kami nggak ada tuh," ujarnya.
Ketua DPW Partai Ummat NTB, Yuliadin Bucek, mengingatkan Inspektorat agar menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, objektif, dan tidak terseret kepentingan politik maupun kelompok tertentu.
Pernyataan itu disampaikan Yuliadin, Kamis (20/8/2026), menyusul sikap Inspektorat NTB yang menyatakan siap melakukan audit terhadap dana hibah KONI yang digunakan untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB.
"Anggaran KONI sudah diaudit dari 2021-2025 dan dinyatakan clear, ditengah gonjang-ganjing pertarungan Gubernur Iqbal dengan Mori Hanafi maju Ketua KONI. Kepala inspektorat jangan berperan ganda!" tegasnya.
Menurut Yuliadin, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus berdiri di atas kepentingan daerah dan masyarakat, bukan menjadi alat bagi segelintir elite.
"Kami ingatkan kepada Inspektorat NTB jangan mau diperalat dan dimanfaatkan oleh segelintir elite di NTB ini karena Inspektorat dihadirkan untuk kepentingan Daerah dan Rakyat NTB secara keseluruhan," tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar pejabat pengawasan tidak masuk ke ruang-ruang kepentingan personal yang berpotensi mengganggu independensi lembaga.
"Jangan masuk dan mau digeret ke ruang-ruang gelap untuk kepentingan personal yang memanfaatkan jabatan yang diemban saat ini. Ingat!!!! Di atas langit masih ada langit," ujarnya.
Musprov KONI NTB Jadi Sorotan
Kontestasi Ketua KONI NTB tahun ini menjadi perhatian luas setelah Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal resmi mendaftarkan diri sebagai calon ketua pada 14 Agustus 2026. Ia akan bersaing dengan petahana Mori Hanafi, yang sebelumnya memimpin KONI NTB.
Situasi tersebut membuat rencana audit terhadap KONI dinilai sensitif karena berlangsung bersamaan dengan tahapan Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI NTB.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
