Karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih cermat dalam menyikapi informasi yang beredar agar tidak terjebak dalam spekulasi yang berpotensi memperkeruh ruang diskusi publik.
Pengamat ekonomi dan kebijakan publik dari Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara (PKAEN), Edo Segara Gustanto, menegaskan bahwa dukungan terhadap suatu program pemerintah merupakan hak setiap warga negara dalam sistem demokrasi. Namun, menurutnya, dukungan tersebut tidak boleh menghilangkan ruang kritik dan evaluasi.
"Program MBG memang memiliki tujuan yang baik dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menggerakkan ekonomi lokal. Akan tetapi, dukungan publik tidak boleh dimaknai sebagai alasan untuk menutup kritik dan evaluasi. Justru program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar harus semakin terbuka terhadap pengawasan masyarakat," ujar Edo.
Ia menilai pemerintah perlu memisahkan substansi program dari dinamika politik yang berkembang di sekitarnya. Dukungan maupun kritik seharusnya diposisikan sebagai masukan yang konstruktif untuk memperbaiki tata kelola program agar semakin efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.
Menurut Edo, berbagai organisasi masyarakat sipil hingga kalangan akademisi masih terus menyuarakan perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan MBG.
Sorotan tersebut mencakup tata kelola program, efektivitas distribusi manfaat, kualitas pengawasan, serta berbagai persoalan teknis yang ditemukan di lapangan.
Karena itu, pemerintah diharapkan menjadikan kritik sebagai instrumen perbaikan, bukan sebagai ancaman terhadap keberlangsungan program.
"Yang terpenting bukan soal seberapa besar massa yang mendukung atau menolak, melainkan bagaimana pemerintah mampu menunjukkan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Transparansi, evaluasi berkala, dan akuntabilitas harus menjadi prioritas," tambahnya.
Edo menekankan bahwa perdebatan mengenai MBG seharusnya lebih diarahkan pada peningkatan kualitas kebijakan publik.
Dengan demikian, program yang menyerap anggaran besar tersebut dapat terus disempurnakan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat tanpa mengabaikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah, menekan angka stunting, serta memperkuat ketahanan sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Selain aspek kesehatan, program ini juga dirancang untuk menggerakkan ekonomi daerah melalui pelibatan petani, peternak, nelayan, UMKM pangan, dan dapur penyedia makanan di berbagai wilayah.
Sejumlah pakar kebijakan publik menilai keberhasilan program berskala nasional seperti MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari efektivitas pengelolaan anggaran, kualitas pengawasan, transparansi data, serta kemampuan pemerintah melakukan evaluasi secara berkelanjutan.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
