Menurutnya, hubungan antara masyarakat dan wakil rakyat tidak hanya terbentuk saat momentum pemilihan umum, tetapi harus terus berjalan melalui komunikasi dan pengawalan program pembangunan.
Dalam kesempatan itu, Sudirsah juga mengajak masyarakat lebih bijak dalam menentukan pilihan politik. Ia mengingatkan warga agar tidak mudah terpengaruh praktik politik uang yang dinilai dapat melemahkan kualitas demokrasi.
Ia menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen pembangunan yang bersumber dari kontribusi masyarakat melalui pajak dan harus dikembalikan dalam bentuk program yang memberikan manfaat langsung.
Program tersebut, lanjutnya, dapat berupa pembangunan infrastruktur jalan, dukungan sarana bagi kelompok nelayan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti kelompok ibu-ibu pedagang ikan.
“DPRD Provinsi dari daerah pemilihan Lombok Utara ini hanya ada tiga orang. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi antara masyarakat, kepala dusun, kepala desa, dan wakil rakyatnya di tingkat provinsi sangat penting agar program-program APBD bisa dikawal dengan tepat sasaran,” tambahnya.
Sudirsah berharap seluruh aspirasi warga yang disampaikan dalam kegiatan reses, baik melalui daftar hadir maupun masukan tertulis, dapat menjadi bahan resmi dalam proses penyusunan dan pembahasan program pemerintah daerah.
Ia menegaskan, usulan masyarakat harus menjadi dasar perencanaan pembangunan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga di lapangan.
Selain itu, wilayah Lombok Utara sebagai daerah pesisir memiliki potensi besar pada sektor kelautan dan perikanan. Karena itu, dukungan infrastruktur dasar dan pemberdayaan ekonomi nelayan menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
