LOMBOK, iNewsLombok.id – Rencana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mendorong transformasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) mendapat dukungan dari kalangan ekonom.
Ekonom Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara, Edo Segara Gustanto, menilai langkah tersebut menjadi strategi penting untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah sekaligus memperluas akses pembiayaan masyarakat.
Menurut Edo, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait konversi BPR menjadi BPRS dapat memberikan dasar hukum yang jelas dalam proses perubahan kelembagaan.
"Konversi BPR menjadi BPRS merupakan kebijakan yang patut diapresiasi. Kehadiran regulasi daerah akan memberikan kepastian hukum dalam proses transformasi sekaligus menjadi fondasi pengembangan ekonomi syariah yang lebih kuat di Nusa Tenggara Barat," ujarnya, Jumat (5/6/2026)
Ia menjelaskan, NTB memiliki potensi besar dalam pengembangan industri keuangan berbasis syariah karena didukung karakter sosial masyarakat yang dekat dengan nilai-nilai keislaman.
Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk Muslim, NTB dinilai memiliki peluang besar dalam meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah, baik untuk kebutuhan pembiayaan usaha maupun layanan perbankan.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
