DPR RI Siap Dukung, Syarat Lahan Harus Tuntas
Meski demikian, Mori Hanafi menegaskan bahwa dukungan dari Komisi V DPR RI tetap bergantung pada kesiapan pemerintah daerah, khususnya terkait administrasi dan ketersediaan lahan.
Ia mengingatkan agar persoalan pembebasan lahan tidak menjadi hambatan dalam realisasi anggaran dari pemerintah pusat untuk pengembangan fasilitas pengolahan sampah.
Ke depan, hasil kunjungan ini akan dibawa dalam rapat kerja di DPR RI sebagai bahan evaluasi dan usulan program prioritas nasional di bidang infrastruktur persampahan.
Perlu Transformasi Sistem Pengelolaan Sampah
Sebagai informasi tambahan, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan KLHK saat ini tengah mendorong konsep waste to energy dan pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan di berbagai daerah. Kota Bima dinilai berpotensi masuk dalam program tersebut jika kesiapan infrastruktur dan regulasi terpenuhi.
Dengan dukungan lintas sektor, diharapkan TPA Oi Mbo dapat bertransformasi menjadi pusat pengolahan sampah modern yang tidak hanya mengurangi beban lingkungan, tetapi juga memberi nilai ekonomi bagi masyarakat.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
