KOTA BIMA, iNewsLombok.id – Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, melakukan kunjungan kerja ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Oi Mbo di Kota Bima, Rabu (29/4/2026). Kunjungan ini bertujuan melihat langsung kondisi pengelolaan sampah yang dinilai semakin kompleks dan membutuhkan penanganan serius.
Dalam agenda yang berlangsung di Kelurahan Oi Mbo, Kecamatan Rasana’e Timur tersebut, Mori Hanafi didampingi Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan serta perwakilan Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) NTB. Rombongan meninjau langsung kondisi lapangan, termasuk sistem pengelolaan sampah dan tumpukan limbah yang sudah melebihi daya tampung.
TPA Oi Mbo Over Kapasitas, Butuh Penanganan Modern
Berdasarkan hasil pemantauan, TPA Oi Mbo saat ini mengalami tekanan serius akibat lonjakan volume sampah harian. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pengelolaan berbasis teknologi modern dan terpadu.
Sebagai tambahan data, berdasarkan estimasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, produksi sampah harian di wilayah tersebut mencapai sekitar 80–100 ton per hari, sementara kapasitas TPA Oi Mbo sudah mendekati batas maksimal. Tanpa penanganan yang tepat, potensi pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat akan semakin meningkat.
Mori Hanafi: Kondisi Sudah Darurat
Melihat kondisi tersebut, Mori Hanafi menyampaikan keprihatinannya. Ia menilai persoalan sampah di Kota Bima sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan dan membutuhkan intervensi dari pemerintah pusat.
"Setelah berkeliling dan melihat langsung kondisi di TPA Oi Mbo ini, saya harus jujur bahwa situasinya sudah darurat. Tumpukan sampah yang ada sudah mengkhawatirkan. Kita tidak bisa membiarkan Kota Bima berjuang sendirian tanpa adanya dukungan fasilitas pengolahan yang modern. Ini bukan lagi soal estetika kota, tapi sudah menyangkut kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan jangka panjang," ujar Mori Hanafi, Kamis (30/4/2026) kepada media ini.
DPR RI Siap Dukung, Syarat Lahan Harus Tuntas
Meski demikian, Mori Hanafi menegaskan bahwa dukungan dari Komisi V DPR RI tetap bergantung pada kesiapan pemerintah daerah, khususnya terkait administrasi dan ketersediaan lahan.
Ia mengingatkan agar persoalan pembebasan lahan tidak menjadi hambatan dalam realisasi anggaran dari pemerintah pusat untuk pengembangan fasilitas pengolahan sampah.
Ke depan, hasil kunjungan ini akan dibawa dalam rapat kerja di DPR RI sebagai bahan evaluasi dan usulan program prioritas nasional di bidang infrastruktur persampahan.
Perlu Transformasi Sistem Pengelolaan Sampah
Sebagai informasi tambahan, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan KLHK saat ini tengah mendorong konsep waste to energy dan pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan di berbagai daerah. Kota Bima dinilai berpotensi masuk dalam program tersebut jika kesiapan infrastruktur dan regulasi terpenuhi.
Dengan dukungan lintas sektor, diharapkan TPA Oi Mbo dapat bertransformasi menjadi pusat pengolahan sampah modern yang tidak hanya mengurangi beban lingkungan, tetapi juga memberi nilai ekonomi bagi masyarakat.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
