LOMBOK, iNewsLombok.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga saat ini belum memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), meski pemerintah pusat tengah menyiapkan langkah tersebut sebagai bagian dari strategi penghematan bahan bakar minyak (BBM) akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.
Juru Bicara Gubernur NTB, Akhsanul Khalik, menegaskan bahwa kebijakan WFH di daerah masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat. Untuk sementara, aktivitas kerja ASN tetap berjalan normal seperti biasa.
“Untuk WFH (Work From Home) Pemprov sampai saat ini belum mengatur, jadi besok masuk dulu semua, kecuali yang sakit dan memang mengambil cuti. Setelah melihat situasi dan perkembangan daerah, maka akan disesuaikan dengan SE WFH tersebut,” ungkapnya, Kamis (26/3/2026).
NTB Siap Ikuti Kebijakan Nasional
Akhsanul menambahkan bahwa Pemprov NTB pada prinsipnya akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat, namun tetap mempertimbangkan kondisi daerah serta keberlangsungan pelayanan publik.
“Prinsipnya NTB akan mengikuti dengan baik apa yang menjadi kebijakan Pusat dengan melihat bagaimana situasi dan kondisi daerah, serta pengaturannya bagaimana pelayanan publik berjalan seperti lazimnya hari-hari biasa,” terangnya.
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada potensi pembatasan mobilitas, pemerintah daerah tetap memprioritaskan stabilitas layanan publik agar tidak terganggu.
Pemerintah Pusat Sudah Finalkan Kebijakan WFH
Sementara itu, di tingkat nasional, pemerintah telah mengambil keputusan terkait penerapan kebijakan kerja dari rumah. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengonfirmasi bahwa kebijakan tersebut sudah ditetapkan, namun pengumuman resminya akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
“Sudah diputuskan, nanti diumumkan, bukan saya yang ngomong, bukan saya (yang mengumumkan), nanti Pak Menko Perekonomian,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (25/3/2026).
WFH untuk Tekan Konsumsi BBM hingga 20 Persen
Kebijakan WFH menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menekan konsumsi BBM hingga 20 persen, terutama di tengah meningkatnya tensi global akibat konflik di Timur Tengah.
Meski demikian, Purbaya menilai dampak kebijakan ini harus dilihat secara menyeluruh, termasuk terhadap aktivitas ekonomi nasional.
“Hemat saya mungkin enggak di sananya, karena ekonomi aktifnya naik, bisnis naik cepat, konsumsi naik. Tapi kalau pajak saya juga naik, selaras dengan itu kan saya untung juga,” katanya.
Kebijakan WFH sebelumnya pernah diterapkan secara luas saat pandemi COVID-19 dan terbukti mampu mengurangi mobilitas serta konsumsi energi.
Konflik Timur Tengah, khususnya ketegangan antara AS, Israel, dan Iran, berdampak pada fluktuasi harga minyak dunia yang berimbas pada kebijakan energi nasional.
Pemerintah daerah seperti NTB harus menyesuaikan kebijakan pusat dengan kondisi lokal, terutama karena sektor pariwisata dan UMKM masih membutuhkan mobilitas tinggi.
Implementasi WFH juga perlu diimbangi dengan digitalisasi layanan publik agar pelayanan tetap optimal meski pegawai bekerja dari rumah.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
