LOMBOK, iNewsLombok.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga saat ini belum memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), meski pemerintah pusat tengah menyiapkan langkah tersebut sebagai bagian dari strategi penghematan bahan bakar minyak (BBM) akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.
Juru Bicara Gubernur NTB, Akhsanul Khalik, menegaskan bahwa kebijakan WFH di daerah masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat. Untuk sementara, aktivitas kerja ASN tetap berjalan normal seperti biasa.
“Untuk WFH (Work From Home) Pemprov sampai saat ini belum mengatur, jadi besok masuk dulu semua, kecuali yang sakit dan memang mengambil cuti. Setelah melihat situasi dan perkembangan daerah, maka akan disesuaikan dengan SE WFH tersebut,” ungkapnya, Kamis (26/3/2026).
NTB Siap Ikuti Kebijakan Nasional
Akhsanul menambahkan bahwa Pemprov NTB pada prinsipnya akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat, namun tetap mempertimbangkan kondisi daerah serta keberlangsungan pelayanan publik.
“Prinsipnya NTB akan mengikuti dengan baik apa yang menjadi kebijakan Pusat dengan melihat bagaimana situasi dan kondisi daerah, serta pengaturannya bagaimana pelayanan publik berjalan seperti lazimnya hari-hari biasa,” terangnya.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
