LOMBOK, iNewsLombok.id - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal merespons sejumlah kritik dari Banggar Dewan Udayana, aktivis, dan para pengamat mengenai rencana penyewaan mobil listrik senilai Rp14 miliar.
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut diambil setelah mempertimbangkan temuan berulang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait aset kendaraan dinas.
Menurut Iqbal, penggunaan sistem sewa dinilai lebih aman dan efisien karena potensi kerusakan dapat langsung diganti tanpa membebani anggaran perawatan jangka panjang.
"Intinya adalah dipastikan sudah diperhitungkan dikalkulasikan dengan baik. Efisiensi tercapai dengan baik. Itu tugas DPR untuk mengingatkan kita," jelasnya.
Alasan Pemprov NTB Beralih ke Sewa Mobil Listrik
Iqbal menegaskan bahwa biaya pemeliharaan kendaraan konvensional selama ini cukup besar dan kerap menjadi sumber masalah audit.
"Pemeliharaan itu susah, kalau sewa (mobil listrik) rusak kita ganti yang baru, core business, aset kita bertahun-tahun jadi temuan BPK dan jadi rekomendasi," tegasnya.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
