Pengamat Minta Pemprov NTB Tinjau Ulang Rencana Sewa Mobil Listrik Rp 8 Miliar di Tengah Efisiensi Anggaran
LOMBOK, iNewsLombok.id - Rencana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menyewa armada mobil listrik senilai Rp 8 miliar menuai kritik dari sejumlah akademisi dan aktivis. Kebijakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan kondisi fiskal daerah yang sedang melemah akibat penurunan transfer pusat serta kewajiban efisiensi anggaran.
Akademisi Universitas Bima Internasional sekaligus Pengamat Kebijakan Publik Dr. Alfisahrin menjadi salah satu pihak yang meminta Pemprov NTB meninjau kembali usulan tersebut. Ia menilai kebijakan itu tidak tepat jika dipaksakan dalam kondisi keuangan yang serba terbatas.
“Tapi saya sarankan untuk berhitung ulang di tengah kebijakan efisiensi dan penghematan. Tentu menggelontorkan uang 8 miliar kontras dengan aturan dan semangat efisiensi,” tegasnya, Jumat (21/11/2025).
Mobil Listrik: Ramah Lingkungan, Namun Perlu Kajian Mendalam
Dr. Alfi menjelaskan bahwa mobil listrik memang memiliki banyak keunggulan seperti rendah emisi dan ramah lingkungan. Bahkan, sejumlah negara seperti China, Norwegia, Jerman, dan Swedia telah mengadopsi kendaraan listrik secara masif.
Namun, menurutnya, rencana Pemprov NTB tetap harus mempertimbangkan kesiapan teknis dan infrastruktur.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
