LOMBOK, iNewsLombok.id - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Muhammad Juaini, menegaskan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat pertemuan dengan Sekda se Indonesia terkait percepatan penyerapan anggaran tahun 2025.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, berkomitmen untuk mengoptimalkan realisasi pendapatan dan belanja daerah agar tidak menyisakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) pada akhir tahun.
“Alhamdulillah untuk Lotim termasuk daerah yang masuk 50 besar realisasi pendapatan maupun belanja. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Oktober 2025, realisasi pendapatan kita di angka 78 persen dan belanja di angka 69 persen,” ungkapnya, Rabu (29/10/2025).
Juaini menegaskan bahwa hingga akhir tahun pihaknya menargetkan realisasi pendapatan dan belanja dapat mencapai lebih dari 95 persen.
“Kita optimis realisasi pendapatan di atas 95 persen dan belanjanya pada akhir 2025. Pak Bupati mewanti-wanti untuk tidak ada Silpa pada 31 Desember 2025. Hal ini selaras dengan arahan Mendagri,” terangnya.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus melakukan pemantauan intensif terhadap capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tetap sesuai target.
“Sebagai Sekda kami diminta untuk fokus dan terus memplototi capaian PAD agar bisa tembus di angka 95 persen. Begitu juga dengan progres belanja yang tentu memperhatikan kemajuan fisik dan kelengkapan administrasi yang proper. Sebalik dari retreat itu menjadi fokus perhatian kami,” ujarnya.
Data Realisasi Anggaran 2025
Juaini memaparkan bahwa total pendapatan daerah Lombok Timur pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp3.378.628.561.000. Hingga 20 Oktober 2025, realisasi pendapatan telah mencapai Rp2.641.281.194.000 atau setara 78,18 persen.
Sementara itu, total belanja daerah dianggarkan sebesar Rp3.383.977.843.077, dengan realisasi hingga 20 Oktober sebesar Rp2.367.046.273.119 atau 69,95 persen.
Instruksi percepatan serapan anggaran dari Mendagri merupakan bagian dari pengendalian inflasi nasional dan menjaga stabilitas fiskal daerah.
Daerah dengan serapan rendah berisiko terkena evaluasi khusus oleh Kemendagri dan Kemenkeu.
Kabupaten Lombok Timur menjadi salah satu daerah dengan kinerja fiskal yang stabil di Provinsi NTB selama tiga tahun terakhir.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
