Dr. Alfisahrin, M.Si
Staf pengajar di Universitas Bima Internasional (UNBIM) dan Staf ahli di DPD RI
ANTROPOLOGI Marxisme hadir sebagai kritik pedas terhadap struktur sosial, ekonomi, dan politik yang melahirkan ketidakadilan dengan fokus pada hubungan produksi, kelas sosial, dan ideologi yang menghegemoni meminjam istilah Gramsci (1929) dalam Prison Notebooks. Marxisme adalah sebuah pendekatan penting yang masih banyak orang alergi dan salah paham menolak keberadaannya karena dipandang dapat menciptakan gerakan sosial radikal dan mengubah secara fundamental aneka tatanan status quo yang telah lama dipertahankan oleh elite.
Bagi saya Marxisme tidak hanya ideologi politik tetapi juga alat analisis kritis, pisau bedah tajam, dan perangkat analisis canggih terhadap persoalan sosial, politik, ekonomi dan budaya untuk membentuk masyarakat tanpa kelas. Marxisme dapat membedah struktur kekuasaan, relasi kelas, serta ideologi yang tersembunyi di balik praktik sosial seperti membongkar ketidakadilan.
Terutama yang bersembunyi dibalik kebijakan kekuasaan karena masalah ketidakadilan bukan sekedar masalah moral apalagi individual. Mengutip Jhon Rawls (1971) bentuk ketidakadilan yang paling lazim di Indonesia adalah ketimpangan ekonomi, korupsi dan oligarki politik.
Untuk memahami analisis Marxisme antropologi kita perlu memahami dengan baik ide, gagasan dan konsep dasarnya. Beberapa gagasan pokok Marxisme diantaranya adalah soal ‘basis’ yaitu cara produksi, distribusi dan relasi kerja. Kemudian ada supra suprastruktur yakni bagian halus dari sistem yang beroperasi dalam cara-cara kerja Marxisme yakni ideologi, budaya, hukum, dan politik yang digunakan untuk menancapkan pengaruh dalam sistem sosial.
Marxisme juga mengenalkan ide tentang kelas sosial, dalam konteks ini kelas dibagi dua yakni borjuis yang mendominasi bertindak sebagai pemilik modal dan kelas pekerja atau proletariat yang dikendalikan oleh kaum borjuis. Dalam marxisme dikenal pula hegemoni, yaitu situasi ketidakadilan yang terjadi dan sengaja dipertahankan lewat persetujuan sosial yang diciptakan melalui pendidikan, agama, media dan narasi kebudayaan.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
