JAKARTA, iNewsLombok.id – Polemik penonaktifan sejumlah anggota DPR RI terus menjadi sorotan publik. Meski sudah dinonaktifkan dari fraksi partai, para anggota dewan tersebut ternyata masih menerima gaji penuh.
Hal ini ditegaskan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, ketika ditanya awak media terkait status keuangan para anggota dewan yang dinonaktifkan.
"Kalau dari sisi aspek itu ya terima gaji," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025).
Tidak Ada Istilah "Nonaktif" di UU MD3
Said menjelaskan, dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), tidak dikenal istilah nonaktif anggota DPR. Dengan demikian, status keanggotaan mereka tetap sah secara hukum, sehingga hak keuangan dan fasilitas tetap berlaku.
"Memang tidak mengenal istilah nonaktif. Namun, saya menghormati keputusan yang diambil oleh Nasdem, PAN, Golkar. Seharusnya pertanyaan itu dikembalikan kepada ketiga partai tersebut, supaya moralitas saya tidak melangkahi itu," ujarnya.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
