LOMBOK, iNewsLombok.id - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mengungkapkan kondisi birokrasi daerah yang dinilainya masih menghadapi tantangan besar akibat tingginya jumlah aparatur yang berasal dari tenaga honorer.
Hal tersebut disampaikan Lalu Iqbal saat mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Selasa (9/6/2026) disiarkan TV Parlemen.
Dalam kesempatan itu, Gubernur NTB menyebut lebih dari separuh aparatur sipil negara (ASN) di lingkup pemerintah daerah merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu yang sebelumnya berstatus tenaga honorer.
Ia bahkan menggambarkan kondisi tersebut sebagai tantangan serius dalam tata kelola birokrasi NTB.
"Ini wajah suram masa depan birokrasi kami, lebih 60 persen orang yang direkrut bukan berdasarkan kebutuhan, terlanjur jadi honorer, kemudian diambil," ungkap Lalu Iqbal.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
