“Pihak perusahaan kita kumpulkan untuk menyepakati harga bersama petani, agar tidak ada pihak yang dirugikan,” jelasnya.
Selain itu, Haerul menyoroti perusahaan tembakau ilegal yang tidak memiliki izin namun ikut bermain di pasar.
“Kalau yang ilegal ini mengganggu tata niaga tembakau, kita usir. Karena kita tidak ingin petani merugi,” tegasnya.
Risiko Tinggi Akibat Perubahan Iklim
Musim tanam tembakau tahun ini disebut penuh tantangan karena perubahan iklim yang membuat hasil panen tidak menentu.
“Memang musim sekarang tidak bisa dijadikan patokan. Ini bagian dari ekosistem, dan perusahaan pun sudah memahami,” katanya.
Ia menekankan, faktor harga dan grade tembakau sepenuhnya ada di tangan perusahaan. Jika harga ditekan terlalu murah, maka petani akan mengalami kerugian besar.
Minta Perusahaan Jujur
Bupati juga menyinggung transparansi perusahaan yang kerap mengaku merugi, namun tetap melakukan ekspansi.
“Saya hanya meminta perusahaan jujur saja. Banyak laporan ke kami, katanya rugi tapi terus membangun gudang dan fasilitas baru,” ujarnya.
Meski demikian, Haerul optimis perusahaan tetap akan membeli tembakau petani, sebab komoditas ini punya nilai ekonomi yang tinggi dan selalu dibutuhkan industri rokok nasional maupun ekspor.
Tembakau Lombok Timur menjadi salah satu komoditas utama penyumbang pendapatan daerah dengan ribuan petani menggantungkan hidup pada hasil panen tiap musim.
Kontribusi ekonomi: Sektor tembakau NTB tercatat menyumbang lebih dari Rp1 triliun per tahun, termasuk dari cukai hasil tembakau (CHT).
Pemerintah daerah tengah mendorong sistem kemitraan berkeadilan antara petani dan perusahaan agar harga lebih stabil.
Lombok Timur dikenal sebagai salah satu lumbung tembakau terbesar di Indonesia setelah Lombok Tengah dan Sumbawa.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait