Lebih lanjut, Erfien juga membuka ruang bagi masyarakat, aktivis, maupun media untuk memberikan bukti tambahan terkait kasus ini.
"Jika ada teman-teman baik aktivis, media, LSM, atau masyarakat yang memiliki data, dokumen, foto-foto, rekaman, atau informasi apapun terkait ini, kita harap mau ikut membantu dan menyerahkan hal-hal itu ke teman-teman penyelidik Kejati NTB guna membuat terang kasus ini," tambahnya.
Kejati NTB Janji Profesional dan Tanpa Pandang Bulu
Kejati NTB menegaskan komitmennya dalam penegakan hukum tanpa diskriminasi. Erfien menyampaikan apresiasi jika ada laporan tambahan terkait dugaan korupsi dana siluman pokir DPRD NTB.
"Kami sangat mengapresiasi dan ucapkan terima kasih jika memang ada tambahan informasinya. Yang pasti Kejati NTB tetap komitmen dan profesional dalam penegakan hukum menuntaskan hal ini tanpa pandang bulu," jelasnya.
Pesan Jaga Kondusivitas NTB
Selain itu, Erfien juga menitipkan pesan agar mahasiswa dan masyarakat yang mengawal kasus ini tetap menjaga ketertiban di NTB.
"Harapan kita ke teman-teman semuanya, tetap kawal kasus ini dan tetap jaga kondusifitas NTB. Jangan membuat gaduh yang dapat mengganggu ketertiban, perekonomian masyarakat, dunia usaha, serta investasi di NTB," pungkasnya.
Dana Pokir (Pokok Pikiran DPRD) adalah usulan kegiatan atau program yang biasanya muncul dari hasil reses anggota dewan. Namun, "dana siluman pokir" diduga merupakan alokasi fiktif yang tidak jelas dasar perencanaannya.
Dugaan dana siluman ini mencuat setelah adanya laporan dari kelompok masyarakat sipil yang menilai sejumlah anggaran pokir DPRD NTB tidak transparan.
Kasus dugaan korupsi pokir bukan hal baru di Indonesia. Beberapa daerah sebelumnya juga terseret kasus serupa karena lemahnya sistem pengawasan.
Lembaga antikorupsi dan sejumlah akademisi mendorong agar mekanisme transparansi anggaran berbasis digital segera diperkuat, sehingga dana pokir bisa dipantau publik secara langsung.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
