LOMBOK, iNewsLombok.id – Anggota Komisi III DPRD NTB, Akhdiansyah, menyoroti kinerja ekonomi daerah yang dinilai belum optimal sepanjang tahun 2025.
Dia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang hanya berada di angka 3 persen serta penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp300 miliar tidak boleh terulang pada tahun 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kantor Bank NTB Syariah, Rabu (1/4/2026). Rapat tersebut melibatkan mitra strategis seperti Biro Ekonomi Pemprov NTB, Bank NTB Syariah, BPR NTB, Jamkrida NTB, dan GNE.
“Fokus pendalaman dan evaluasi problem akibat rendahnya pertumbuhan ekonomi di angka 3% dan turunnya angka Pendapatan Asli Daerah di angka 300 miliar pada tahun 2025,” ungkap Akhdiansyah.
Dorong Reformasi BUMD untuk 2026
Akhdiansyah menekankan pentingnya langkah konkret dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan, terutama melalui pembenahan kinerja BUMD sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
“Kedepan (untuk menata kerja 2026) perlu rekonsolidasi, restruktur dan refocus core bisnis, bahkan menyusun road map BUMD sebagai kontributor unggul kemandirian fiskal daerah,” tegasnya.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
