LOMBOK, iNewsLombok.id – Jagat maya kembali digemparkan dengan beredarnya video perkawinan anak SMK dengan SMP di Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat (NTB). Peristiwa ini menambah daftar panjang kasus serupa yang menyoroti lemahnya perlindungan terhadap anak, serta memunculkan kekhawatiran publik terhadap efektivitas pengawasan sosial di wilayah tersebut.
NTB selama ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Meskipun berbagai upaya pencegahan telah dijalankan oleh pemerintah daerah, mulai dari edukasi di sekolah hingga kampanye publik, praktik perkawinan dini masih terus terjadi dan bahkan dianggap normal oleh sebagian masyarakat.
Risiko Perkawinan Anak Mengintai Generasi NTB
Perkawinan usia dini membawa dampak jangka panjang, tidak hanya bagi anak perempuan, tetapi juga bagi struktur sosial masyarakat. Anak yang menikah di usia muda rentan mengalami putus sekolah, kehamilan dini, kekerasan dalam rumah tangga, hingga terjebak dalam lingkaran kemiskinan struktural antar generasi.
Menurut data terbaru dari DP3AP2KB NTB, sepanjang tahun 2024 tercatat 581 kasus perkawinan anak. Angka ini mengindikasikan bahwa sistem perlindungan yang ada masih belum mampu menekan laju perkawinan dini secara efektif.
Aktivis Perempuan: Ini Alarm Keras untuk Semua Pihak
Aktivis perempuan NTB, Ira Apryanthi, menyampaikan keprihatinannya atas fenomena tersebut. Ia menegaskan bahwa kejadian ini bukanlah hal baru dan kemungkinan besar akan terus berulang jika tidak ada langkah konkret dari semua pemangku kepentingan.
"Ini alarm keras bagi semua pemangku kepentingan pemerintah, tokoh agama, pendidik dan keluarga bahwa sistem perlindungan anak kita belum bekerja maksimal. Kita tidak bisa hanya reaktif ketika kasus viral, tapi harus mulai serius membangun sistem pencegahan dan pendampingan yang berkelanjutan," ujarnya, Sabtu (24/5/2025).
Anak Muda Harus Dilibatkan Sebagai Agen Perubahan
Lebih lanjut, Ira menyoroti pentingnya keterlibatan langsung anak-anak dan remaja dalam advokasi dan edukasi mengenai hak mereka. Ia menekankan bahwa anak muda perlu diberdayakan untuk memahami posisi dan potensi mereka.
"Kita harus libatkan remaja dan anak-anak sebagai agen perubahan. Mereka harus tahu hak-haknya, berani bicara dan punya ruang aman untuk tumbuh tanpa tekanan menikah dini. Jika tidak, kita akan terus mengulang lingkaran yang sama," tegasnya.
Langkah Strategis: Evaluasi Menyeluruh Perlindungan Anak di NTB
Saat ini, dibutuhkan evaluasi lintas sektor yang mencakup bidang hukum, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga sosial budaya. Langkah ini harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, organisasi masyarakat, serta media lokal yang memiliki pengaruh kuat terhadap persepsi publik.
Salah satu akar persoalan adalah norma sosial dan tekanan ekonomi, yang membuat banyak keluarga mendorong anak-anak mereka menikah lebih cepat sebagai jalan keluar dari kesulitan hidup. Di sisi lain, masih lemahnya edukasi gender dan hak anak di sekolah maupun masyarakat membuat praktik ini sulit dihentikan.
Meskipun Gubernur NTB dan jajarannya telah meluncurkan beberapa program seperti kampanye "Stop Perkawinan Anak", dan kemitraan dengan NGO internasional seperti UNICEF, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan, mulai dari keterbatasan dana, lemahnya pendampingan, hingga resistensi budaya lokal.
Untuk menjamin masa depan generasi muda NTB, perlu dibangun ekosistem yang kondusif dan aman bagi tumbuh kembang anak. Lingkungan keluarga, sekolah, dan komunitas harus bersatu menghapuskan praktik perkawinan anak.
“Karena masa depan NTB, dan Indonesia, ditentukan oleh bagaimana hari ini kita melindungi generasi mudanya,” tutup Ira Apryanthi.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
