LOMBOK, iNewsLombok.id – Rendahnya kontribusi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yang masih berkisar di angka 0,8–0,9 persen, menunjukkan urgensi peningkatan kapasitas fiskal dan investasi daerah. Dalam merespons hal ini, rencana pembentukan NTB Capital oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dinilai sebagai langkah inovatif yang patut diapresiasi.
Menurut Edo Segara Gustanto, ekonom dari Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara (PKAEN), langkah ini dapat memperkuat posisi tawar NTB dalam pembangunan nasional.
“Kalau hanya mengandalkan APBD dan dana transfer pusat, NTB akan terus tertinggal. NTB Capital bisa menjadi jalan keluar untuk membiayai sektor-sektor strategis yang selama ini stagnan, seperti hilirisasi tambang, pertanian, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan,” ujar Edo dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (16/5/2025).
NTB Capital, Mini Sovereign Wealth Fund untuk Daerah
Edo menilai, NTB Capital bisa berfungsi seperti mini sovereign wealth fund yang akan memperkuat struktur pembiayaan pembangunan daerah secara mandiri. Jika dikelola secara profesional, lembaga ini dapat mendorong nilai tambah dari sumber daya lokal dan meningkatkan daya saing NTB dalam RPJMN 2025–2030.
“Kalau dikelola secara profesional seperti sovereign wealth fund mini, NTB Capital bisa menjadi lokomotif pembangunan daerah. Tapi kalau mentalitas pengelolanya masih transaksional, maka ini hanya akan jadi proyek gajah putih,” tegasnya.
Hindari NTB Capital Jadi Alat Politik
Meski memberikan dukungan, Edo juga mengingatkan agar keberadaan NTB Capital tidak menjadi ajang bagi elit politik untuk mencari keuntungan pribadi.
“Jangan sampai NTB Capital hanya jadi 'bancakan' elit daerah. Ini harus jadi lembaga yang kredibel, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Bukan alat politik, bukan tempat parkir jabatan, dan bukan ladang rente,” ucapnya.
Tata Kelola, Transparansi, dan SDM Profesional
Agar NTB Capital bisa berjalan efektif, Edo menekankan perlunya tata kelola yang kuat, transparan, serta akuntabel. Selain itu, penunjukan sumber daya manusia yang kompeten dan bebas intervensi politik adalah syarat mutlak.
Ia juga mendorong agar fokus investasi diarahkan pada sektor-sektor produktif yang memiliki multiplier effect terhadap lapangan kerja dan ekonomi lokal, seperti teknologi pertanian modern, industri hilir tambang, serta ekowisata.
Wacana Regulasi dan Keterlibatan Publik
Pemprov NTB dikabarkan tengah merancang regulasi pendukung berupa Peraturan Gubernur untuk memperkuat landasan hukum NTB Capital. Selain itu, forum konsultasi publik rencananya akan digelar pada Juni 2025 untuk menyerap aspirasi dari akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil.
Langkah ini dinilai penting agar NTB Capital tidak hanya menjadi inisiatif elit, tapi juga didukung oleh partisipasi publik yang luas sebagai bentuk kontrol sosial.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
