LOMBOK, iNewsLombok.id - Juru Bicara NTB Transparency And Policy Watch (NTPW), Baharudin Umar, mengkritik keras ketidakefektifan pengelolaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB), khususnya terkait jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ).
Pasalnya, surat pengunduran diri Plt BPBJ per 5 Mei 2025 dikabarkan tidak pernah sampai ke meja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB.
“Tadi saat kami hearing dengan BKD dan Biro PBJ di ruang rapat BKD, terungkap bahwa surat pengunduran diri Plt BPBJ itu tidak sampai ke meja BKD,” ujar Baharudin kepada wartawan, Kamis (26/6/2025).
Menurut Baharudin, hal tersebut menjadi pertanyaan besar mengingat Plt BPBJ sendiri telah mengakui secara langsung kepada aktivis NTPW bahwa surat itu telah diserahkan ke Gubernur NTB sejak Mei lalu.
Minimnya Kinerja Plt BPBJ Jadi Sorotan
Baharudin menilai Gubernur NTB seharusnya segera merespons pengunduran diri tersebut agar BKD dapat memberikan telaah dan mencari pengganti yang layak dari kalangan ASN Eselon III. Ia menyayangkan jika jabatan strategis seperti Kepala Biro PBJ justru dipaksakan dijabat oleh pejabat Eselon II.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
