Terkait rencana aksi blokade Pelabuhan Poto Tano yang direncanakan pada 15 Mei 2025 mendatang, Baiq Diyah menyayangkan langkah tersebut.
Ia menilai bahwa tindakan itu tidak menyelesaikan akar persoalan.
“Itu aspirasi teman-teman yang menginginkan PPS, Saya menyayangkan kalau blokade. Harusnya yang digedor itu pemerintah pusat, agar moratorium dibuka ,” tegasnya.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait