LOMBOK, iNewsLombok.id – Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menuai kritik dari pengamat politik, Dr. Alfisahrin, Wadir IV Politeknik MFH Mataram.
Dalam analisisnya, Alfisahrin mempertanyakan urgensi dan transparansi tim ini, terutama terkait risiko gangguan kinerja birokrasi dan potensi pemborosan anggaran daerah.
Kritik Utama: Bentrok dengan Efisiensi dan Motif Politik
Alfisahrin menilai pembentukan tim khusus ini berpotensi berbenturan dengan kebijakan efisiensi pemerintah pusat.
“Di banyak kasus, tim seperti ini hanya jadi ajang balas budi politik atau akomodasi kepentingan temporal, apalagi jika diisi mantan tim sukses,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan dasar filosofis pembentukan tim: apakah karena birokrasi NTB dinilai lamban, atau ada motif lain?
Perbandingan dengan Era Zulkieflimansyah: Tim di Balik Layar
Dibandingkan era Gubernur sebelumnya, Zulkieflimansyah, yang memilih tim percepatan bekerja behind the scene, Alfisahrin menyarankan Iqbal mengadopsi model serupa.
“Tim harus fokus menyusun roadmap dan memberi masukan strategis tanpa show off. Publik perlu tahu rekam jejak dan kualifikasi anggota tim,” tegasnya.
Tuntutan Transparansi: Anggaran APBD dan Kualifikasi Anggota
Alfisahrin menekankan pentingnya kejelasan sumber anggaran (APBD NTB) dan profil anggota tim.
“Publik masih meraba-raba siapa saja yang terlibat. Tanpa transparansi, tim ini bisa jadi alat politik kelompok tertentu,” paparnya.
Ia mendesak Pemprov NTB memastikan struktur tim, domain kerja, dan mekanisme evaluasi jelas untuk menghindari konflik internal.
Peluang dan Ancaman: Solusi atau Beban Baru?
Meski kritis, Alfisahrin mengakui tim percepatan bisa menjadi solusi jika dikelola profesional.
“Jika birokrasi dinilai lamban, rekrutlah ahli dengan strategi segar. Mereka bisa lebih fleksibel daripada ASN yang terikat regulasi ketat,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan risiko seperti koordinasi buruk dengan OPD yang justru menghambat pemerintahan.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
