Agar proyek ini berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, DPRD NTB merekomendasikan beberapa langkah Audit Independen dengan memastikan proyek diaudit oleh lembaga independen untuk menghindari penyalahgunaan anggaran.
Jika proyek tetap berjalan tanpa tender, perlu ada pengawasan ketat terhadap kualitas dan penggunaan anggaran.
Pemerintah daerah harus memiliki strategi untuk mengantisipasi kemungkinanpenyimpangan dalam pelaksanaan proyek.
Ahli kesehatan, masyarakat, dan instansi terkait harus dilibatkan agar proyek ini benar-benar bermanfaat bagi layanan kesehatan NTB.
"Laboratorium kesehatan adalah fasilitas vital. Jika pengadaannya tidak dilakukan dengan transparan, maka hasilnya bisa mengecewakan dan merugikan masyarakat," pungkas Efan.
DPRD NTB berharap pemerintah provinsi segera memberikan klarifikasi terkait mekanisme pengadaan proyek ini agar tidak menimbulkan spekulasi negatif di masyarakat.
Editor : Purnawarman
Artikel Terkait
