Banggar DPRD NTB Pertanyakan Anggaran PON 2028 yang Belum Tergambar di APBD,

LOMBOK, iNewsLombok.id - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB, Akhdiansyah, mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi NTB dalam menyiapkan anggaran untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028.

Menurut Akhdiansyah, setelah dirinya mengecek dokumen APBD Murni 2026 dan APBD Perubahan 2026, belum terlihat alokasi anggaran yang secara khusus mencerminkan komitmen NTB sebagai salah satu tuan rumah PON 2028.

Baca Juga

Pergeseran Rp76M dan 5.162 Penerima Bansos Disorot, Banggar Minta Pemprov NTB Buka Rincian Anggaran

"Kita belum melihat mengalokasikan untuk PON. Kami pertanyakan keseriusan Gubernur. Ini kita tuan rumah sudah kasih percayaan, inpacknya, komitmen belum ada tergambar dalam dokumen APBD Murni 2026 dan Perubahan kita cek belum ada. Kalau NTT di APBD 2025 dianggarkan Rp250 miliar dan APBD 2026 Rp500 miliar," tegasnya, Senin (2/11/2026).

Akhdiansyah menilai status sebagai tuan rumah PON seharusnya diikuti dengan perencanaan anggaran yang jelas. Terlebih, penyelenggaraan PON membutuhkan kesiapan venue, fasilitas pendukung, operasional pertandingan hingga berbagai kebutuhan teknis lainnya.

Politikus PKB yang akrab disapa Guru To’i itu kembali menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk PON belum terlihat dalam dokumen APBD yang telah diperiksa.

Baca Juga

Sekda NTB Abul Chair Absen Rapat Banggar dengan TAPD, Nashib Ikroman: Gubernur Copot Saja

"Kita tidak tergambar di APBD, saya atas nama anggota banggar dari fraksi PKB harus dipertanyakan," tegasnya.

Ia juga menyoroti kondisi fiskal NTB yang dinilainya masih menghadapi keterbatasan. Karena itu, menurutnya, Pemprov NTB harus segera menyiapkan skema pembiayaan yang realistis agar pelaksanaan PON tidak sepenuhnya membebani APBD.

"Kondisi fiskal kita tahu seperti apa, harus ada formula dari pemprov, kalau dari APBD kita pesimis. Kita Minta kometmen pemprov dalam hal ini gubernu langkahnya apa?," ungkapnya.

Baca Juga

APBD NTB 2027 Dibahas, Banggar DPRD Minta Pemprov Tuntaskan Penataan Aset Sebelum Garap Program Baru

Akhdiansyah memastikan persoalan pembiayaan PON akan menjadi salah satu hal yang diperhatikannya dalam pembahasan APBD NTB 2027.

Ia mengatakan Banggar DPRD NTB akan mencermati setiap alokasi anggaran yang berkaitan dengan persiapan PON, termasuk program peningkatan dan pemeliharaan venue olahraga.

"Pastikan keseriusan pemerintah, komitmen program, penyelenggrakan pon, venue. Kita pertanyakan kesiusan, kita pelototi di banggar pada APBD 2027. Karena di APBD murni dan perubahan tidak ada. Saya akan Pelototi itu, mengecek komimen provinsi, kita lihat upayanya lemah betul," tegasnya.

NTB Resmi Jadi Tuan Rumah PON 2028

Baca Juga

Banggar DPRD NTB Semprot Pemprov: Tindak Lanjut Temuan BPK Lambat, SiLPA Melonjak Rp431 Miliar

NTB bersama Nusa Tenggara Timur (NTT) dan DKI Jakarta telah resmi ditetapkan sebagai tuan rumah PON XXII 2028. Penetapan tersebut dilakukan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada 23 Juni 2026. DKI Jakarta berperan sebagai daerah penopang untuk sejumlah cabang olahraga yang membutuhkan fasilitas tertentu.

Dalam rencana pembagian pertandingan, NTB mendapat porsi 26 cabang olahraga, NTT 22 cabang olahraga, sedangkan DKI Jakarta menjadi klaster untuk 14 cabang olahraga. Ada pula empat cabang olahraga yang direncanakan digelar bersama NTB dan NTT.

Persoalan pembiayaan menjadi salah satu tantangan besar. Wakil Ketua Umum I KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Suwarno, pada akhir Oktober 2026 menyebut kebutuhan penyelenggaraan di masing-masing provinsi tuan rumah diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp1 triliun. Namun, angka tersebut masih berupa estimasi dan kebutuhan akhirnya masih harus dihitung berdasarkan bidang-bidang dalam PB PON.

Baca Juga

Gubernur NTB Iqbal Pilih Insentif 1.759 Guru PPPK Rp500.000, Banggar DPRD Dorong Kenaikan Gaji

Di sisi lain, pemerintah pusat mendorong efisiensi dengan tidak membangun venue baru. Pemprov NTB sebelumnya juga menyampaikan rencana revitalisasi dan pemeliharaan fasilitas olahraga yang sudah tersedia.

Dengan demikian, perdebatan anggaran PON 2028 tidak hanya menyangkut biaya penyelenggaraan pertandingan, tetapi juga kebutuhan perbaikan venue, operasional, serta dukungan infrastruktur lainnya. Hal inilah yang kini menjadi sorotan Banggar DPRD NTB menjelang pembahasan APBD 2027.

Editor: Purnawarman