PON 2028 NTB Terancam Bebani APBD, DPR RI Minta Cabor Dipilih Sesuai Anggaran

LOMBOK, iNewsLombok.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, H. Lalu Hadrian Irfani, meminta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) segera mengevaluasi kesiapan sebagai salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028.

Evaluasi dinilai penting mengingat pelaksanaan PON 2028 semakin dekat. Beberapa aspek yang perlu segera dipastikan antara lain kemampuan anggaran, kesiapan venue pertandingan, hingga pembentukan Panitia Besar (PB) PON.

Baca Juga

Empat Daerah Mundur, Porprov XII NTB 2026 Kini Hanya Digelar di Enam Wilayah

Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) NTB yang akrab disapa Miq Ari itu menilai seluruh pihak perlu memiliki perhitungan yang realistis agar NTB mampu menjalankan tanggung jawab sebagai tuan rumah tanpa membebani keuangan daerah.

Miq Ari juga menyoroti ketidakhadiran perwakilan NTB dalam rapat koordinasi yang mempertemukan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), serta daerah-daerah yang ditetapkan sebagai tuan rumah PON XXII.

Menurutnya, forum tersebut sangat penting karena membahas langsung berbagai kebutuhan persiapan penyelenggaraan PON.

"Jika begitu, kita hitung ulang saja kesiapan daerah kita. Berapa cabor yang siap kita pertandingkan di daerah kita. Selebihnya serahkan ke DKI Jakarta sebagai tempat dipertandingkan cabor tersebut karena venue di Jakarta sudah lengkap," ujar Miq Ari kepada wartawan, Sabtu (31/10/2026).

Anggaran PON Jadi Persoalan Utama

Miq Ari menjelaskan, sejak awal terdapat kesepakatan bahwa NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai tuan rumah harus memiliki kesiapan, termasuk dalam menyediakan kebutuhan anggaran melalui APBD.

Editor: Purnawarman